Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Istana Rp 8,3 Miliar untuk Beli Mobil, Demokrat: Tak Ada "Sense of Crisis"

Kompas.com - 09/02/2022, 15:05 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengkritik pemerintah yang menganggarkan APBN 2022 sebanyak Rp 8,3 miliar untuk membeli empat mobil jenis SUV dan Commuter.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut pemerintah tidak bijaksana.

"Anggarannya lebih baik untuk bantuan ke rakyat kecil yang sedang susah. Nilai miliaran itu jika digunakan untuk membantu rakyat akan sangat membantu. Sedangkan, jika tidak membeli mobil baru pun, pemerintah masih bisa menggunakan mobil yang lama. Tidak ada sense of crisis dan sense of urgency ini pemerintah," kata Herzaky saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/2/2022).

Baca juga: Saat Istana Beli 4 Mobil Mewah Senilai Rp 8,3 M Pakai Anggaran Negara...

Pihaknya tak menerima alasan pemerintah yang menyebut pengadaan empat mobil itu sudah direncanakan sejak 2018.

Ia justru mempertanyakan kegunaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang fokus pada realokasi dan refocusing anggaran karena pandemi Covid-19.

"Jangan menggunakan alasan sudah dianggarkan. Lalu apa gunanya UU Nomor 2 Tahun 2020? Kan itu untuk realokasi dan refocusing anggaran," sambungnya.

Ia mengingatkan, Partai Demokrat melalui Fraksinya di DPR telah menyetujui UU itu dengan harapan agar pemerintah fokus mengatasi pandemi.

Menurut Herzaky, persetujuan UU itu seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk betul-betul membantu masyarakat menghadapi krisis ekonomi.

Baca juga: Istana Sebut Anggaran APBN Rp8,3 Miliar untuk Beli 4 Mobil Jenis SUV dan Commuter

Sebab, ia menilai pembelian mobil justru akan menjadi polemik di masyarakat karena terjadi di tengah kesulitan akibat pandemi.

"Sangat disayangkan jika rakyat diminta untuk terus patuh dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi pemerintah malah tidak memberikan teladan. Bagaimana pandemi ini akan berakhir dan kondisi ekonomi rakyat bisa membaik kalau pemerintah terus-terusan blunder?" tanya Juru Bicara DPP Demokrat itu.

Daripada membeli mobil, Herzaky menyarankan pemerintah agar anggaran dialokasikan untuk menambah dana desa yang manfaatnya lebih terasa.

"Pemerintah desa, kabupaten/kota, dan provinsi saja banyak yang dipotong dana transfernya dari pusat. Ini malah pemerintah pusat mau menggunakan anggaran yang ada untuk membeli mobil-mobil mewah," imbuh dia.

Baca juga: Anggarkan Rp 8,3 M buat Beli Kendaraan Baru, Istana: untuk Tamu-tamu Negara

Sebelumnya diberitakan, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjelaskan, ada empat mobil yang dibeli dengan anggaran Rp 8,3 miliar.

Adapun jenis mobil yang dibeli yakni SUV dan Commuter.

"Hanya beli empat buat tamu negara. Jadi beli empat saja untuk tamu-tamu negara misal Jepang, Malaysia," ujar Heru ketika dikonfirmasi pada Selasa (8/2/2022).

Adapun anggaran Rp 8,3 miliar itu bersumber dari APBN 2022 dan semuanya akan digunakan untuk membeli empat mobil pada tahun ini juga.

Heru mengatakan, pengadaan mobil ini juga sudah direncanakan sejak 2018 melalui proses kajian secara mendalam yang disusun bersama dengan Biro Umum, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Wakil Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com