Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 09/02/2022, 15:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengkritik pemerintah yang menganggarkan APBN 2022 sebanyak Rp 8,3 miliar untuk membeli empat mobil jenis SUV dan Commuter.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut pemerintah tidak bijaksana.

"Anggarannya lebih baik untuk bantuan ke rakyat kecil yang sedang susah. Nilai miliaran itu jika digunakan untuk membantu rakyat akan sangat membantu. Sedangkan, jika tidak membeli mobil baru pun, pemerintah masih bisa menggunakan mobil yang lama. Tidak ada sense of crisis dan sense of urgency ini pemerintah," kata Herzaky saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/2/2022).

Baca juga: Saat Istana Beli 4 Mobil Mewah Senilai Rp 8,3 M Pakai Anggaran Negara...

Pihaknya tak menerima alasan pemerintah yang menyebut pengadaan empat mobil itu sudah direncanakan sejak 2018.

Ia justru mempertanyakan kegunaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang fokus pada realokasi dan refocusing anggaran karena pandemi Covid-19.

"Jangan menggunakan alasan sudah dianggarkan. Lalu apa gunanya UU Nomor 2 Tahun 2020? Kan itu untuk realokasi dan refocusing anggaran," sambungnya.

Ia mengingatkan, Partai Demokrat melalui Fraksinya di DPR telah menyetujui UU itu dengan harapan agar pemerintah fokus mengatasi pandemi.

Menurut Herzaky, persetujuan UU itu seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk betul-betul membantu masyarakat menghadapi krisis ekonomi.

Baca juga: Istana Sebut Anggaran APBN Rp8,3 Miliar untuk Beli 4 Mobil Jenis SUV dan Commuter

Sebab, ia menilai pembelian mobil justru akan menjadi polemik di masyarakat karena terjadi di tengah kesulitan akibat pandemi.

"Sangat disayangkan jika rakyat diminta untuk terus patuh dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi pemerintah malah tidak memberikan teladan. Bagaimana pandemi ini akan berakhir dan kondisi ekonomi rakyat bisa membaik kalau pemerintah terus-terusan blunder?" tanya Juru Bicara DPP Demokrat itu.

Daripada membeli mobil, Herzaky menyarankan pemerintah agar anggaran dialokasikan untuk menambah dana desa yang manfaatnya lebih terasa.

"Pemerintah desa, kabupaten/kota, dan provinsi saja banyak yang dipotong dana transfernya dari pusat. Ini malah pemerintah pusat mau menggunakan anggaran yang ada untuk membeli mobil-mobil mewah," imbuh dia.

Baca juga: Anggarkan Rp 8,3 M buat Beli Kendaraan Baru, Istana: untuk Tamu-tamu Negara

Sebelumnya diberitakan, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjelaskan, ada empat mobil yang dibeli dengan anggaran Rp 8,3 miliar.

Adapun jenis mobil yang dibeli yakni SUV dan Commuter.

"Hanya beli empat buat tamu negara. Jadi beli empat saja untuk tamu-tamu negara misal Jepang, Malaysia," ujar Heru ketika dikonfirmasi pada Selasa (8/2/2022).

Adapun anggaran Rp 8,3 miliar itu bersumber dari APBN 2022 dan semuanya akan digunakan untuk membeli empat mobil pada tahun ini juga.

Heru mengatakan, pengadaan mobil ini juga sudah direncanakan sejak 2018 melalui proses kajian secara mendalam yang disusun bersama dengan Biro Umum, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Wakil Presiden.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI Batal Gelar Piala Dunia U20, Wapres: Tak Boleh Pesimis, Kesempatan Bangkit Terbuka

RI Batal Gelar Piala Dunia U20, Wapres: Tak Boleh Pesimis, Kesempatan Bangkit Terbuka

Nasional
Tarif Tol Jakarta-Cilacap 2023

Tarif Tol Jakarta-Cilacap 2023

Nasional
Tanggal 2 April Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 April Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhammadiyah Minta Tak Saling Menyalahkan soal Piala Dunia U20, Keutuhan Bangsa Lebih Penting

Muhammadiyah Minta Tak Saling Menyalahkan soal Piala Dunia U20, Keutuhan Bangsa Lebih Penting

Nasional
DKPP Tolak Aduan PKR yang Gagal Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024, Ini Alasannya

DKPP Tolak Aduan PKR yang Gagal Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024, Ini Alasannya

Nasional
MUI Tetap Apresiasi PSSI Meski Gagal Lobi FIFA Agar Indonesia Tetap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

MUI Tetap Apresiasi PSSI Meski Gagal Lobi FIFA Agar Indonesia Tetap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
PKB: Pecinta Bola Akan 'Tandain' Tokoh-Parpol yang Bikin Indonesia Gagal Gelar Piala Dunia U-20

PKB: Pecinta Bola Akan "Tandain" Tokoh-Parpol yang Bikin Indonesia Gagal Gelar Piala Dunia U-20

Nasional
Nasdem Bilang PDI-P Ngawur Sebut Izin 'Ibu' Dulu Sebelum Sahkan RUU Perampasan Aset

Nasdem Bilang PDI-P Ngawur Sebut Izin "Ibu" Dulu Sebelum Sahkan RUU Perampasan Aset

Nasional
Wacana Deklarasi Kaesang Calon Wali Kota Depok, Sekjen PDI-P: Setelah Pemilu, Baru Bicara Pilkada

Wacana Deklarasi Kaesang Calon Wali Kota Depok, Sekjen PDI-P: Setelah Pemilu, Baru Bicara Pilkada

Nasional
Gibran Beda Sikap Soal Timnas Israel, Sekjen PDI-P: Sudah Enggak Ada Persoalan

Gibran Beda Sikap Soal Timnas Israel, Sekjen PDI-P: Sudah Enggak Ada Persoalan

Nasional
 Jokowi Sambut Baik Kerja Sama Vale Indonesia dengan Ford dan Huayou

Jokowi Sambut Baik Kerja Sama Vale Indonesia dengan Ford dan Huayou

Nasional
Jokowi Tegaskan Perusahaan Tambang Harus Lakukan Rehabilitasi dan Reklamasi

Jokowi Tegaskan Perusahaan Tambang Harus Lakukan Rehabilitasi dan Reklamasi

Nasional
Kilah Hasto Usai Ganjar dan Koster Tolak Timnas Israel: Rakyat Ingin Pemimpin yang Kokoh

Kilah Hasto Usai Ganjar dan Koster Tolak Timnas Israel: Rakyat Ingin Pemimpin yang Kokoh

Nasional
Indonesia Kekurangan Kapal Survei, TNI AL Hanya Punya 7, Idealnya 30

Indonesia Kekurangan Kapal Survei, TNI AL Hanya Punya 7, Idealnya 30

Nasional
KPK Duga Bagian Keuangan di Kementerian ESDM Sekongkol Korupsi Tukin

KPK Duga Bagian Keuangan di Kementerian ESDM Sekongkol Korupsi Tukin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke