Anggaran Istana Rp 8,3 Miliar untuk Beli Mobil, Demokrat: Tak Ada "Sense of Crisis"

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut pemerintah tidak bijaksana.

"Anggarannya lebih baik untuk bantuan ke rakyat kecil yang sedang susah. Nilai miliaran itu jika digunakan untuk membantu rakyat akan sangat membantu. Sedangkan, jika tidak membeli mobil baru pun, pemerintah masih bisa menggunakan mobil yang lama. Tidak ada sense of crisis dan sense of urgency ini pemerintah," kata Herzaky saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/2/2022).

Pihaknya tak menerima alasan pemerintah yang menyebut pengadaan empat mobil itu sudah direncanakan sejak 2018.

Ia justru mempertanyakan kegunaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang fokus pada realokasi dan refocusing anggaran karena pandemi Covid-19.

"Jangan menggunakan alasan sudah dianggarkan. Lalu apa gunanya UU Nomor 2 Tahun 2020? Kan itu untuk realokasi dan refocusing anggaran," sambungnya.

Ia mengingatkan, Partai Demokrat melalui Fraksinya di DPR telah menyetujui UU itu dengan harapan agar pemerintah fokus mengatasi pandemi.

Menurut Herzaky, persetujuan UU itu seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk betul-betul membantu masyarakat menghadapi krisis ekonomi.

Sebab, ia menilai pembelian mobil justru akan menjadi polemik di masyarakat karena terjadi di tengah kesulitan akibat pandemi.

"Sangat disayangkan jika rakyat diminta untuk terus patuh dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi pemerintah malah tidak memberikan teladan. Bagaimana pandemi ini akan berakhir dan kondisi ekonomi rakyat bisa membaik kalau pemerintah terus-terusan blunder?" tanya Juru Bicara DPP Demokrat itu.

Daripada membeli mobil, Herzaky menyarankan pemerintah agar anggaran dialokasikan untuk menambah dana desa yang manfaatnya lebih terasa.

"Pemerintah desa, kabupaten/kota, dan provinsi saja banyak yang dipotong dana transfernya dari pusat. Ini malah pemerintah pusat mau menggunakan anggaran yang ada untuk membeli mobil-mobil mewah," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjelaskan, ada empat mobil yang dibeli dengan anggaran Rp 8,3 miliar.

Adapun jenis mobil yang dibeli yakni SUV dan Commuter.

"Hanya beli empat buat tamu negara. Jadi beli empat saja untuk tamu-tamu negara misal Jepang, Malaysia," ujar Heru ketika dikonfirmasi pada Selasa (8/2/2022).

Adapun anggaran Rp 8,3 miliar itu bersumber dari APBN 2022 dan semuanya akan digunakan untuk membeli empat mobil pada tahun ini juga.

Heru mengatakan, pengadaan mobil ini juga sudah direncanakan sejak 2018 melalui proses kajian secara mendalam yang disusun bersama dengan Biro Umum, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Wakil Presiden.