Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Tak Sekadar Larang Lansia Keluar Rumah untuk Cegah Penyebaran Omicron

Kompas.com - 08/02/2022, 10:06 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah tidak sekadar melarang masyarakat lanjut usia keluar rumah dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 varian Omicron.

Netty berpandangan, masyarakat kini membutuhkan informasi positif yang menunjukkan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi puncak gelombang ketiga Covid-19.

"Sosialisasi dan informasi tentang peningkatan infrastruktur kesehatan, ketersediaan ranjang rawat, ruang ICU, kecukupan alat dan bahan medis, serta percepatan pencapaian target vaksinasi tentu lebih menenangkan daripada info larangan lansia keluar rumah," kata Netty dalam siaran pers, Senin (7/2/2022).

Netty berpendapat, setelah tiga tahun pandemi Covid-19, pemerintah semetinya telah memiliki pola penanganan dan langkah antisipasi yang jelas dalam menghadapi perkembangan pandemi.

Baca juga: Hasil Penelitian: Sampel Pasien Covid-19 di RSPI Tunjukkan Vaksinasi Lengkap Kurangi Risiko Terburuk

Pasalnya, sejak awal pandemi, imbauan agar tinggal di rumah saja khususnya bagi lansia dengan penyakit penyerta adalah hal yang sudah dipahami oleh masyarakat.

"Tentunya kita tidak ingin masyarakat berpresepsi ada ancaman kondisi buruk di balik imbauan tersebut," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Menurut Netty, pemerintah semestinya menyampaikan langkah antisipasi dalam menghadapi kondisi terburuk, antara lain soal kesiapan obat-obatan, tempat tidur, tenaga medis, hingga telemedisin bagi pasien isolasi mandiri.

"Belajar dari pengalaman menghadapi gelombang serangan varian Delta, pemerintah harus lebih sigap dan siap dalam segala sisi," kata dia.

Ia juga menegaskan, pemerintah dan para pejabat semestinya menjadi contoh yang baik dalam penegakan disiplin protokol kesehatan.

"Jangan sampai masyarakat diminta diam di rumah, sementara kunjungan kerja pemerintah yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, seperti di Danau Toba, terus dilakukan," kata Netty.

Baca juga: Lonjakan Kasus Covid-19 Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Mulai Ancam Faskes dan Nakes

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan agar masyarakat berusia 60 tahun ke atas yang belum divaksinasi lengkap, dan memiliki penyakit penyerta (komorbid) untuk tidak berpergian dahulu demi mencegah penularan Covid-19.

"Saya usul 2 minggu, sampai sebulan ke depan, untuk orang-orang yang saya sebut tadi, eloknya tinggal di rumah dulu sementara," kata Luhut dalama cara peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama yang ditayangkan akun YouTube Kompas TV, Sabtu (5/2/2022).

Luhut beralasan, data yang diperoleh pemerintah menunjukkan bahwa kasus Covid-19 yang meninggal dunia umumnya adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas, belum divaksinasi, dan memiliki komorbid.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com