Kompas.com - 07/02/2022, 05:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana memulai pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) "Nusantara" di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada pertengahan 2022.

Meski pembangunan ini diperkirakan memakan waktu 15-20 tahun, namun, presiden, TNI, Polri, dan sejumlah kementerian ditargetkan mulai berpindah ke ibu kota baru pada 2024.

Bahkan, Presiden Joko Widodo punya mimpi untuk menggelar upacara peringatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024 di IKN.

Baca juga: Eks Pimpinan KPK dan 44 Tokoh Nasional Galang Petisi Tolak IKN Nusantara

Namun, belum juga dimulai, rencana pembangunan ibu kota baru telah menuai banyak penolakan.

Penolakan itu datang dari berbagai pihak, yang dituangkan melalui petisi hingga gugatan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Petisi tolak ibu kota baru

Terbaru, sebanyak 45 tokoh menggalang petisi menolak pemindahan dan pembangunan IKN.

Petisi berjudul "Pak Presiden, 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara" itu diprakarsai oleh Narasi Institute dan digalang melalui situs change.org. Petisi tersebut ditujukan ke Presiden Jokowi, DPR, DPD dan MK.

Dalam petisi tersebut, para inisiator penolak IKN mengajak seluruh warga Indonesia untuk mendukung mereka, meminta agar Presiden Jokowi menghentikan rencana pemindahan dan pembangunan IKN.

Para inisiator menilai, memindahkan ibu kota di tengah situasi pandemi Covid-19 tidak tepat.

"Apalagi kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi, sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan Ibu Kota negara," tulis petisi tersebut.

Baca juga: Pembangunan Fisik IKN Nusantara Disebut Mulai Pertengahan 2022

Para tokoh dalam petisi itu mendorong pemerintah untuk fokus menangani varian baru Covid-19 Omicron yang membutuhkan dana besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Mereka juga meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana pembangunan IKN. Sebab, Indonesia memiliki utang luar negeri yang besar, defisit APBN besar di atas 3 persen, dan pendapatan negara yang turun.

Sementara, infrastruktur dasar lainnya di beberapa daerah masih buruk, sekolah rusak dibiarkan telantar, dan beberapa jembatan desa terabaikan tidak terpelihara.

"Adalah sangat bijak bila Presiden tidak memaksakan keuangan negara untuk membiayai proyek tersebut," tulis petisi tersebut.

Di antara 45 tokoh penggalang petisi, ada nama mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus suami Meutia Hatta, Sri Edi Swasono.

"Saya satu komitmen nilai dengan mereka untuk tegas bersikap yang memihak rakyat sebagai pemegang daulat yang dihinakan dalam proses-proses politik pengesahan Undang-Undang IKN," kata Busyro Muqoddas melalui keterangan tertulis, Sabtu, (5/2/2022).

Baca juga: 9 Aturan Turunan UU IKN Ditargetkan Rampung Maret-April, Ini Rinciannya

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Bhayangkara, IPW: Polri Harus Bersihkan Budaya Menyimpang Anggotanya

Hari Bhayangkara, IPW: Polri Harus Bersihkan Budaya Menyimpang Anggotanya

Nasional
Memori Berjumpa Tjahjo Kumolo di Kios Nasi Kapau Kramat Raya

Memori Berjumpa Tjahjo Kumolo di Kios Nasi Kapau Kramat Raya

Nasional
Dirjen Dukcapil: Pak Tjahjo Pernah Punya Keinginan Meninggal dalam Tugas

Dirjen Dukcapil: Pak Tjahjo Pernah Punya Keinginan Meninggal dalam Tugas

Nasional
Kenangan Tjahjo Kumolo yang Hobi Wisata Kuliner, Tak Bisa Lepas dari Kopi dan Sate

Kenangan Tjahjo Kumolo yang Hobi Wisata Kuliner, Tak Bisa Lepas dari Kopi dan Sate

Nasional
Tjahjo Kumolo Meninggal, Megawati Perintahkan Kader Kibarkan Bendera PDI-P Setengah Tiang

Tjahjo Kumolo Meninggal, Megawati Perintahkan Kader Kibarkan Bendera PDI-P Setengah Tiang

Nasional
PDI-P: Megawati Perintahkan Seluruh Pengurus Beri Penghormatan Terbaik untuk Tjahjo Kumolo

PDI-P: Megawati Perintahkan Seluruh Pengurus Beri Penghormatan Terbaik untuk Tjahjo Kumolo

Nasional
PDI-P Berduka Kehilangan Tjahjo: Beliau Salah Satu Kader Terbaik Partai

PDI-P Berduka Kehilangan Tjahjo: Beliau Salah Satu Kader Terbaik Partai

Nasional
Sejumlah Menteri, Kapolri, dan Politisi PDI-P Melayat Jenazah Tjahjo di Rumah Dinas

Sejumlah Menteri, Kapolri, dan Politisi PDI-P Melayat Jenazah Tjahjo di Rumah Dinas

Nasional
Anak Tjahjo Kumolo: Mohon Maaf bila Bapak Ada Salah

Anak Tjahjo Kumolo: Mohon Maaf bila Bapak Ada Salah

Nasional
Kemenpan-RB Akan Gelar Upacara Pelepasan Jenazah Tjahjo Kumolo

Kemenpan-RB Akan Gelar Upacara Pelepasan Jenazah Tjahjo Kumolo

Nasional
Tjahjo Kumolo Meninggal, Dasco: Beliau Sahabat yang Baik

Tjahjo Kumolo Meninggal, Dasco: Beliau Sahabat yang Baik

Nasional
JK: Tjahjo Selama Ini Membaktikan Dirinya kepada Bangsa dan Negara

JK: Tjahjo Selama Ini Membaktikan Dirinya kepada Bangsa dan Negara

Nasional
Jenazah Menpan RB Tjahjo Kumolo Tiba di Rumah Duka Jalan Widya Chandra

Jenazah Menpan RB Tjahjo Kumolo Tiba di Rumah Duka Jalan Widya Chandra

Nasional
Tjahjo Kumolo dan Kenangan Mobil Pribadi Sederhana untuk Berdinas...

Tjahjo Kumolo dan Kenangan Mobil Pribadi Sederhana untuk Berdinas...

Nasional
Cerita Tjahjo Kumolo yang Suka Iseng untuk Meriahkan Grup WhatsApp Kemenpan-RB

Cerita Tjahjo Kumolo yang Suka Iseng untuk Meriahkan Grup WhatsApp Kemenpan-RB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.