Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tokoh Muda Kaltim Sebut Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Tak Boleh Dijabat Sembarang Orang

Kompas.com - 04/02/2022, 14:43 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Arisaldi Ahdar mengatakan, posisi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak boleh dijabat sembarang orang.

“Ada sejumlah prasyarat yang harus dimiliki. Selain pengalaman pemerintahan, pejabat Kepala Otorita IKN itu juga harus memiliki pemahaman tentang wilayah, karakter, dan budaya yang ada di Kaltim,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (4/2/2022).

Pernyataan tersebut disampaikan Ahdar menyusul rencana pembentukan Otorita IKN Nusantara.

Rancangan Undang-undang (RUU) IKN (RUU IKN) telah disahkan menjadi Undang-undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (18/1/2022).

Otorita IKN sendiri memiliki tugas sebagai pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota.

Baca juga: Kepala Otorita IKN Nusantara Harus Terpilih Dua Bulan Usai UU Diteken

Menyusul pengesahan itu, muncul soal calon Kepala Badan Otorita IKN. Sejumlah nama disebut-sebut akan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengisi jabatan ini. Dari nama tersebut, tidak satupun muncul tokoh dengan latar belakang Kaltim.

Menurutnya, sudah seharusnya Presiden Jokowi mempertimbangkan latar belakang calon-calon yang akan memegang badan otorita tersebut.

Dari pemahamannya, ia menyampaikan bahwa Kepala Otorita IKN perlu dipegang oleh tokoh yang memahami karakter, wilayah, dan budaya di ibu kota negara baru tersebut.

“Itu artinya, latar belakang putra daerah perlu menjadi pertimbangan,” kata Ahdar.

Baca juga: Gubernur Kaltim Sebut Jokowi Bakal Berkemah di IKN untuk Bertemu Tokoh Adat

Oleh karenanya, ia termasuk sejumlah tokoh muda Kaltim berharap ada putra daerah di wilayahnya yang mendapat kesempatan mengawali sebagai pemimpin Badan Otorita IKN Nusantara.

Senada dengan Ahdar, Ketua Korps Alumni HMI Kota Bontang, Basir mengatakan, orang Kalimantan, khususnya Kaltim, memiliki tokoh yang layak mendapat amanah mengepalai Badan Otorita IKN.

“Ada tokoh-tokoh Kaltim yang sudah berkarya secara nasional dan ideal untuk amanah itu,” kata Basir.

Pendapat Basir tersebut diperkuat Founder Director Rescue Borneo, Wahidin Alaudin. Ia menyatakan ada banyak tokoh Kaltim yang layak dipertimbangkan Presiden Jokowi.

Baca juga: Soal IKN Nusantara, Tokoh Adat Kaltim Sampaikan Sejumlah Pesan buat Jokowi

“Misalnya saja Muhammad Nurdin yang merupakan putra Samarinda,” katanya.

Menimpali Wahidin Alaudin, tokoh pemuda Kalimantan Utara (Kalut) Alwan Saputra mengatakan, seingatnya tokoh yang disebut itu pernah bertugas di Kabupaten Paser pada 1992-1996.

Untuk diketahui Kabupaten Paser dahulu bernama Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun lokasi ibu kota baru negara adalah bagian dari Kabupaten Paser.

“Dengan pendidikan master beliau tentang perencanaan kota dan wilayah dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), rasanya pak Nurdin sejalan dengan rencana pengembangan IKN,” imbuh Alwan.

Baca juga: Ketua DPR Minta Pemerintah Libatkan Publik Rumuskan Turunan UU IKN

Adapun Nurdin yang dimaksud Wahidin dan Alwan adalah Staf Ahli Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT).

Muhammad Nurdin sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Nama ini beberapa waktu terakhir memang menjadi perbincangan masyarakat Kaltim saat UU IKN disahkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com