Selain itu, Kemendagri juga melibatkan pihak luar seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP untuk melakukan evaluasi tersebut.
"Intinya, kami berusaha dalam evaluasi APBD ini meminimilaisir risiko terjadinya fraud, dan bahkan transaksi dengan salah satu cara menghindari adanya pertemuan face to face. Jadi data itu dikirimkan by online yang saat ini menggunakan SIPD," papar Tumpak.
Baca juga: Saat Eks Dirjen Kemendagri Diduga Minta Uang Pelicin agar Dana PEN Kolaka Timur Bisa Cair...
Dalam kasus ini, Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kolaka Timur, Laode Muhammad Syukur juga diumumkan sebagai tersangka.
Ardian diduga menerima Rp 1,5 miliar dari Andi Merya melalui Laode M Syukur sebagai fee atas persetujuan peminjaman dana PEN yang diberikan untuk Kabupaten Kolaka Timur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.