Kompas.com - 03/02/2022, 07:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan agar pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi di tengah meningkatnya kasus Covid-19 terus disuarakan banyak pihak.

Presiden Joko Widodo pun meminta adanya evaluasi atas pelaksanaan PTM di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

"Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," ujar Jokowi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (31/1/2022).

Ia meminta para menteri dan pimpinan lembaga terkait berhati-hati dalam menyikapi kondisi pandemi saat ini.

Pasalnya, persentase kasus aktif Covid-19 mengalami lonjakan sebesar 910 persen dari sebelumnya.

"Hati-hati, saya ingin menegaskan kehati-hatian kita karena kasus aktif (Covid-19) naik 910 persen. Dari yang sebelumnya 6.108 kasus di tanggal 9 Januari (2022), kemudian menjadi 61.718 kasus di 30 Januari (2022)," ujar Jokowi.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani juga meminta agar ada evaluasi pelaksanaan PTM dengan mempertimbangkan sebanyak-banyaknya indikator supaya semua kebutuhan dan kepentingan peserta didik dapat terakomodasi.

"Kenaikan kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia membuat khawatir orangtua murid terhadap kondisi anaknya karena sekolah telah menjadi klaster penyebaran Covid-19," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (2/2/2022).

Puan berharap evaluasi PTM khususnya di daerah-daerah yang sudah memberlakukan sekolah tatap muka 100 persen memprioritaskan aspek kesehatan anak.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan melibatkan banyak stakeholder dalam melakukan evaluasi PTM.

Politikus PDI-P itu berpandangan, keterlibatan banyak pihak terkait dapat membantu pemerintah melihat berbagai kebutuhan dan kepentingan siswa.

"Termasuk dengan melibatkan perwakilan orangtua dan guru. Jadi, selain epidemiolog, kita harus meminta masukan dari pihak-pihak yang setiap harinya berinteraksi dengan anak," ujar Puan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan agar DKI Jakarta diizinkan untuk menghentikan sementara PTM selama sebulan

Dia menyebutkan, saat ini aktivitas di luar rumah perlu dikurangi guna menangani lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta, salah satunya dengan menghentikan PTM.

"Kita menyadari persis bahwa kondisi di Jakarta membutuhkan anak-anak untuk mengurangi risiko (penularan Covid-19). Dan usulan dari Pemprov DKI Jakarta adalah kita hentikan PTM dan kita 100 persen pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah," ucap Anies

Anies menuturkan, ia mesti mengajukan permintaan tersebut karena aturan pembukaan PTM 100 persen diatur oleh pemerintah pusat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.

"Berbeda dengan ketika dulu kita menggunakan rezim PSBB. Pada saat PSBB, keputusan tentang pembelajaran tatap muka itu diatur melalui kewenangan Gubernur. Sekarang ini diatur melalui keputusan dari pemerintah pusat," ucap dia.

Tak digubris

Kendati desakan telah begitu banyak disampaikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tetap bersikukuh untuk melaksanakan PTM.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbud Ristek Jumeri menyatakan, PTM mendesak untuk dilaksanakan.

"Sejalan dengan rekomendasi dari berbagai studi, pemulihan pembelajaran melalui pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan mendesak untuk dilaksanakan,” ujar Jumeri.

Jumeri menegaskan, pembelajaran tatap muka wajib menyesuaikan status level PPKM masing-masing wilayah sesuai SKB Empat Menteri.

Ketentuan yang ditetapkan dalam SKB itu, ujar dia, sudah mempertimbangkan dan mengakomodasi mekanisme penyelenggaraan pembelajaran tatap muka berdasarkan level PPKM suatu wilayah.

Kendati demikian, pihaknya tetap memperhatikan permintaan Jokowi bahwa pihaknya harus terus meningkatkan pengawasan dan monitoring.

“Sehingga, penyesuaian akan dilakukan jika terjadi perubahan status PPKM di suatu wilayah. Detail pengaturan dapat ditemukan dalam lampiran SKB Empat Menteri,” kata dia.

Jumeri menyampaikan, PTM yang dilakukan juga memperhatikan dinamika penyebaran Covid-19 varian Omicron serta mencermati masukan dari berbagai pihak.

“Maka, Kemendikbud Ristek mengimbau agar semua pihak perlu meningkatkan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka,” kata dia.

Lempar tanggung jawab

Sikap Kemendikbud Ristek yang masih berpaku pada SKB 4 Menteri dikritik oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf.

Politikus Partai Demokrat itu mengaku telah meminta agar Kemendikbud Ristek mengevaluasi PTM 100 persen dengan mengurangi kapasitasnya menjadi 50 persen PTM dan 50 persen PJJ.

Namun, kata Dede, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim masih bertahan pada ketentuan yang diatur dalam SKB 4 Menteri dan menunggu pemerintah pusat mengeluarkan aturan PPKM terbaru.

"Artinya kan bebannya diberikan kepada pemerintah daerah untuk menunggu PPKM dan ini menurut saya jadinya kayak lempar-lemparan tanggung jawab," kata Dede.

Sementara itu, di sisi lain, ia menyebut ada beberapa kepala sekolah yang ditegur oleh dinas pendidikan setempat jika tidak menyelenggarakan PTM 100 persen.

Menurut Dede, Kemendikbud Ristek semestinya dapat menyikapi peningkatan kasus Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir dengan lebih fleksibel.

Sebab, kasus Covid-19 di Tanah Air meningkat tajam dalam beberapa waktu terakhir sehingga tidak sedikit pula orangtua yang khawatir untuk mengirimkan anak-anaknya ke sekolah.

"Dengan peningkatan yang drastis dalam waktu singkat ini, kan orangtua khawatir dong. Kantor-kantor saja semua dikembalikan 50 persen, bahkan ada yang WFH, masa sekolah tidak?" kata Dede.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hindari Makanan-Minuman Manis Berlebih, Kemenkes Ingatkan Risiko Obesitas dan Diabetes

Hindari Makanan-Minuman Manis Berlebih, Kemenkes Ingatkan Risiko Obesitas dan Diabetes

Nasional
Ayah Ungkap Ipda Arsyad Daiva Kecewa Disanksi Demosi 3 Tahun: Dia Manusia Biasa, Saya Harus Besarkan Hatinya...

Ayah Ungkap Ipda Arsyad Daiva Kecewa Disanksi Demosi 3 Tahun: Dia Manusia Biasa, Saya Harus Besarkan Hatinya...

Nasional
Kejagung Periksa 3 Karyawan Waskita Karya soal Dugaan Korupsi Terkait Waskita Beton Precast

Kejagung Periksa 3 Karyawan Waskita Karya soal Dugaan Korupsi Terkait Waskita Beton Precast

Nasional
Jokowi Sebut Penyaluran BLT BBM Capai 96,6 Persen

Jokowi Sebut Penyaluran BLT BBM Capai 96,6 Persen

Nasional
KPK Dalami Penggunaan 'Private Jet' Lukas Enembe dan Keluarga

KPK Dalami Penggunaan "Private Jet" Lukas Enembe dan Keluarga

Nasional
Terima Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

Terima Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

Nasional
Profil Febri Diansyah, Eks Jubir KPK yang Kini Jadi Pengacara Putri Candrawathi di Kasus Ferdy Sambo

Profil Febri Diansyah, Eks Jubir KPK yang Kini Jadi Pengacara Putri Candrawathi di Kasus Ferdy Sambo

Nasional
Jokowi Blusukan ke Pasar, Pedagang Minta Harga Bahan Pokok Jangan Dinaikkan

Jokowi Blusukan ke Pasar, Pedagang Minta Harga Bahan Pokok Jangan Dinaikkan

Nasional
Bareskrim Usut Kasus Penipuan Robot Trading Mark AI, Kerugian Korban Diduga Rp 25 Miliar

Bareskrim Usut Kasus Penipuan Robot Trading Mark AI, Kerugian Korban Diduga Rp 25 Miliar

Nasional
7 Juta Orang Sudah Terima BSU, Jokowi Perintahkan Percepat Penyalurannya

7 Juta Orang Sudah Terima BSU, Jokowi Perintahkan Percepat Penyalurannya

Nasional
Nilai Wajah Cemberut Puan Pengaruhi Persepsi Publik, Pengamat: Gesturnya Masih Elite

Nilai Wajah Cemberut Puan Pengaruhi Persepsi Publik, Pengamat: Gesturnya Masih Elite

Nasional
Granat-Amunisi yang Ditemukan di Bekasi Milik Mendiang Perwira TNI AU

Granat-Amunisi yang Ditemukan di Bekasi Milik Mendiang Perwira TNI AU

Nasional
Bakal Bela Putri Candrawathi dalam Sidang, Eks Jubir KPK Febri Diansyah Janji Obyektif

Bakal Bela Putri Candrawathi dalam Sidang, Eks Jubir KPK Febri Diansyah Janji Obyektif

Nasional
ICW Dorong KPK Jemput Paksa hingga Tahan Lukas Enembe

ICW Dorong KPK Jemput Paksa hingga Tahan Lukas Enembe

Nasional
Eks Pegawai KPK Rasamala Aritonang Juga Gabung Jadi Tim Kuasa Hukum Ferdy Sambo

Eks Pegawai KPK Rasamala Aritonang Juga Gabung Jadi Tim Kuasa Hukum Ferdy Sambo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.