Wanti-wanti Agar Pemilu 2024 Tak Jadi Pesta Kematian

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pihak menyoroti persiapan pelaksanaan Pemilu 2024. Hal khusus yang menjadi perhatian adalah mengenai potensi munculnya korban jiwa dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Salah satu yang menyoroti perihal ini adalah mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Bukan tanpa alasan Fahri mewanti-wanti penyelenggara Pemilu untuk bersiap sebaik-baiknya supaya pemilu tak berubah menjadi pesta kematian.

Sebab berkaca pada Pemilu serentak 2019, cukup banyak petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Faktor kelelahan menjadi alasan terbanyak petugas penyelenggara pemilu gugur saat itu.

"Kami mendorong agar jadwal pemilunya jangan dibikin serempak, meskipun mungkin beberapa sudah diputuskan. Tapi kami khawatir, pesta rakyat ini menjadi pesta kematian yang seperti di 2019. Kami anggap, pemilunya sangat mencederai oleh meninggalnya begitu banyak petugas," ucap Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talks bertajuk "Pemilu 2024: Perbaikan dan Harapan", Rabu (2/2/2022).

Baca juga: Jelaskan Alasan Pemilu Digelar 14 Februari 2024, Ketua KPU: Maret-April Masuk Ramadhan

Fahri yang kini merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia itu khawatir pelaksanaan pemilu serentak akan kembali mengulang kepahitan dalam Pemilu 2019.

Dalam catatan Kompas.com, Pemilu 2019 memang menimbulkan banyak korban jiwa yaitu sebanyak 894 petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia dan 5.175 petugas sakit.

"Jangan sampai, kita menyelenggarakan pemilu lagi yang bukan merupakan pesta, tetapi merupakan prosesi seperti prosesi pembunuhan begitu. Banyak orang meninggal pada acara itu," tutur mantan politikus PKS tersebut.

Hanya saja, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama pemerintah dan DPR telah menyepakati jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari 2024 secara serentak sesuai amanat undang-undang.

Baca juga: DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Adapun Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI.

Fahri berharap pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar. Ia mengingatkan KPU agar dapat meminimalisir potensi jatuhnya korban sepanjang proses pemilu mendatang.

Dengan begitu, Pemilu 2024 dapat berjalan dengan kasih sayang mengingat jadwal pelaksanaan pemungutan suara bertepatan dengan hari Valentine.

"Kami harap, kita akan datang ke TPS. Mudah-mudahan pada hari itu, kita penuh dengan kasih sayang dan kemudian di hari itu, kita selamat semuanya. Mengganti pemimpin kita secara damai, dan bangsa ini memerlukan penyegaran pemimpin baru yang akan membawa Indonesia ini terbang tinggi," tutur Fahri.

Penataan manajemen teknis pemilu

Wanti-wanti soal pelaksanaan Pemilu 2024 juga disampaikan oleh Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

Ia meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu memperhatikan sejumlah hal teknis agar Pemilu 2024 berjalan lancar, dalam artian tidak menimbulkan korban jiwa.

Titi kemudian menyarankan agar manajemen teknis Pemilu 2024 ditata ulang. Dengan manajemen yang baik, diharapkan tidak membuat beban kerja para petugas terkhusus Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) terlampau berat.

"Sangat mendesak agar kita menata ulang manajemen teknis pemilu untuk bisa mengurai beban kerja petugas pemilihan, khususnya KPPS agar lebih proporsional," kata Titi dalam kesempatan yang sama.

Baca juga: KPU Akan Pertimbangkan Perpendek Masa Kampanye Pemilu 2024

Titi menyarankan 2 opsi untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal buruk di Pemilu 2024 mendatang.

Pertama, optimalisasi penggunaan teknologi untuk mengurai beban kerja petugas saat pemilu berlangsung. Kemudian yang kedua adalah pelatihan bimbingan teknis (bimtek) dan penguatan kapasitas petugas pemilihan dilakukan lebih intensif dan menyeluruh.

Opsi yang ditawarkan Titi itu pun harus dengan melibatkan sejumlah dukungan agar terwujud.

"Seperti dukungan kerangka hukum yang kuat, anggaran yang memadai, perangkat dan infrastruktur teknologi informasi yang aman, serta uji coba berulang, tidak bisa secara instan," ungkapnya.

Baca juga: Deretan Partai Pendatang Baru yang Akan Ramaikan Pemilu 2024, Bentukan Amien Rais hingga Loyalis Anas Urbaningrum

KPU antisipasi agar tak ada korban

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menanggapi kekhawatiran Pemilu 2024 akan menimbulkan banyak korban jiwa berjatuhan, seperti pada Pemilu 2019.

Menurut Ilham, pihaknya telah menyiapkan sejumlah hal agar kekhawatiran tersebut bisa dihindari.

Salah satunya adalah dengan mengubah batas usia bagi petugas KPPS. Adapun KPU memutuskan petugas KPPS pada Pemilu 2024 maksimal berusia 50 tahun.

Perubahan itu diharapkan dapat mengantisipasi rentannya petugas mengalami kelelahan.

"Itu kita coba perbaiki pada Pemilihan Kepala Daerah 2020, kita batasi usia," terang Ilham.

Selain itu, KPU disebut telah membuat sistem informasi rekapitulasi elektronik (Sirekap) sejak pelaksanaan Pilkada 2020. Hanya saja, Ilham mengatakan penggunaan Sirekap hanya sebatas untuk membantu percepatan kerja KPU dan mempublikasikan hasil penghitungan suara.

Ilham pun mengakui penyelenggaraan pemilu di Indonesia memang beberapa kali menelan korban jiwa. Ia juga tak memungkiri bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 menjadi salah satu pemilu dengan korban meninggal dunia terbanyak.

Baca juga: Ini Rancangan Tahapan-Jadwal Pemilu 2024

"Pada Pemilu 2004, 2009 dan 2014, juga sudah ada korban dari penyelenggara pemilu, terutama dari teman-teman di KPPS, itu meninggal dunia. Tapi, mungkin tidak sebanyak ketika Pemilu 2019 yang lalu," sebutnya.

Menurut dia, rumitnya penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi salah satu penyebab banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Ilham mengatakan, kerumitan tersebut karena Pemilu dilakukan secara serentak, dengan teknis ada 5 kotak suara di setiap TPS.

Ilham menjelaskan, idealnya penyelenggaraan pemilu memang dipisah. Ia memberi contoh misalnya dibuat adanya pemilu lokal dan pemilu nasional.

Baca juga: Pemilu 2024 Dipastikan 14 Februari, Akhiri Spekulasi Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Hal tersebut diyakini dapat mencegah terjadinya korban jiwa dari petugas akibat kelelahan saat mengawal pelaksanaan pemilu serentak.

"Jadi, ada pemilu lokal dan pemilu nasional. DPD, DPR dan Pilpres itu masuk (pemilu nasional). Kemudian, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pilkadanya pemilu lokal," jelas Ilham.

Hanya saja, Undang-Undang pemilu terbaru mengamanatkan pemilu harus dilakukan secara serentak. Dengan masih berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2017, itu artinya pelaksanaan pemilu masih akan dilakukan secara serentak pada 2024 nanti.