Bappenas: Pembangunan IKN Nusantara Bagian dari Rencana Atasi Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Deputi Regional II Bappenas Mohammad Roudo mengungkapkan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang rencananya mulai dilakukan tahun ini sebagai bagian dari proses pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Roudo mengatakan, pembangunan IKN Nusantara diharapkan memberi efek berganda terhadap sektor perekonomian karena di dalamnya juga akan dibangun 6 klaster industri.

"Pemindahan Ibu Kota Nusantara ini salah satu bagian dari upaya kita mengatasi pandemi dengan membuat transformasi ekonomi," ujar Roudo dalam diskusi 'Dari Jakarta ke Nusantara' di kanal Youtube FMB9, Rabu (2/2/2022).

Baca juga: Bappenas: Kantor Pemerintahan di IKN Nusantara Berbentuk Sharing Office

"Rencananya akan dibuat enam klaster industri di sana, dan ada 2 klaster pendukung. Harapannya ketika itu bisa bergerak akan memberi multiplyer effect ke sektor-sektor ekonomi lain," jelas dia.

Roudo pun mengungkapkan, rencana pembangunan IKN Nusantara telah digodok sejak dua hingga tiga tahun yang lalu.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemindahan IKN yakni konsentrasi pertumbuhan ekonomi yang sangat bertumpu pada DKI Jakarta serta keseluruhan wilayah Jawa-Bali.

Dengan pembangunan IKN Nusantara, kue perekonomian yang hampir 70 persen saat ini ada di kawasan Jawa-Bali bisa terdistribusikan ke wilayah lain.

"Kita sebelumnya sudah mencoba dengan berbagai kegiatan terkait pemihakan daerah timur, ternyata belum cukup sukses dilakukan. Upaya transformasi ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, pemerataan, membuat pusat-pusat pertumbuhan baru yang nyata, maka dipilih wilayah yang dianggap bisa mendorong penyebaran pembangunan wilayah timur," jelas Roudo.

Baca juga: Ini 3 Tahap Pembangunan IKN hingga 2045, Jokowi yang Pertama Pindah pada 2024

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya mengatakan, proses pembangunan tahap awal IKN Nusantara pada tahun 2022 ini akan memanfaatkan anggaran setiap Kementerian/Lembaga terkait.

Hal ini untuk menjamin proses penanganan Covid-19 yang tetap terjamin namun di sisi lain proses pemulihan ekonomi di tahun 2022 ini juga bisa tetap berjalan.

"Kami tetap berkomitmen di Kementerian Keuangan kebutuhan anggaran di 2022 fokusnya adalah bagaimana mengoptimalkan anggaran yang sudah ada di APBN 2022 dengan lebih melihat keterkaitan kementerian-kementerian yang terkait dengan pembangunan IKN. Apakah dengan rekolasi belanja, atau dengan refocusing anggaran," ujar Made.