KPK Siap Pindah ke IKN Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap untuk pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers audiensi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Firli menjelaskan, di dalam Undang-Undang KPK telah diatur bahwa lembaga antirasuah itu hanya berkedudukan di ibu kota negara.

"Undang-Undang memang menyebutkan, di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dikatakan KPK berkedudukan di Ibu Kota Negara. Tentu ini juga harus kita laksanakan," ujar Firli, dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Menurut Firli, KPK tidak keberatan pindah ke IKN Nusantara.

Baca juga: Pengembang Masih Wait and See Beli Tanah di IKN Baru, Mengapa?

Apalagi, pegawai KPK merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai harus berperan dalam pembangunan negara.

"Perannya ada tiga, satu, ASN sebagai pelaksana kebijakan, yang kedua, ASN itu adalah  (bagian) penting pelayanan publik, KPK memberikan pelayanan publik," kata Firli.

"Dan yang ketiga, ASN itu merupakan perekat kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Sehingga di manapun KPK berada tiga hal tersebut harus dimainkan," tutur dia.

Baca juga: Geledah Rumah Pribadi Eks Bupati Buru Selatan, KPK Sita 2 Unit Mobil

Dalam kesempatan itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/(Bappenas), Suharso Monoarfa mengajak KPK mengawasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kami memohon kepada KPK dan memang sebelumnya KPK sudah masuk di dalam Pokja (kelompok kerja) yang dalam hal ini salah satu komisi yang mengawasi (pembangunan IKN)," ujar Suharso dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

"Tetapi, kami ingin mengajak lebih tajam lagi dalam hal persiapan perencanaan dan pembangunan IKN," kata dia melanjutkan.

Baca juga: KSP: Pemerintah Sedang Siapkan 10 Aturan Turunan UU IKN

Suharso menjelaskan, tujuannya meminta pengawasan lebih dari KPK adalah agar pembangunan IKN Nusantara tidak terjadi inefisiensi terkait harga maupun biaya pengadaan lahan yang digunakan untuk pembangunan tersebut.

"Kemudian, inefisiensi terhadap harga-harga yang lainnya dan mengakibatkan terjadi kenaikan eskalasi yang tentu memberatkan bagi kita semua, ibu kota negara yang akan datang," papar dia.