Kejaksaan Periksa 2 Saksi dari Kominfo Terkait Penyewaan Satelit di Kemenhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua saksi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek penyewaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2015-2021.

Dalam sebuah keterangan tertulis pada Rabu (2/2/2021), Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, pemeriksaan itu dilakukan Senin lalu.

“Tim penyidik pada Direktorat Jampidsus Kejaksaan Agung mulai melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) pada Kemenhan,” sebut Leonard dalam keterangannya.

Baca juga: Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Dia menambahkan, dua saksi itu berinisial BS dan M yang bekerja di Kominfo. Namun Leonard tak memberitahukan secara detail jabatan dan peran kedua saksi dalam perkara itu.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri,” ucapnya.

Dugaan tindak pidana korupsi itu pertama kali dibuka ke publik oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Mahfud menyebutkan bahwa penyewaan satelit itu telah membuat negara mengalami kerugian hingga ratusan miliar.

Kasus itu bermula ketika Satelit Garuda-1 telah keluar dari slot orbit 123 derajat BT pada tahun 2015 sehingga terjadi kekosongan pengelolaan satelit di Indonesia. Sementara itu berdasarkan regulasi International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapatkan hak pengelolaan diberi waktu tiga tahun untuk kembali mengisi slot orbit tersebut.

Jika tidak dipenuhi, maka slot orbit dapat digunakan oleh negara lain.

Disisi lain, Menhan 2014-2019, Ryamizard Ryacudu mengatakan penyewaan satelit mesti dilakukan meski anggarannya belum tersedia. Ia juga mengatakan bahwa keputusan itu mesti diambil sesuai perintah Presiden Joko Widodo.

Ryamizard menjelaskan, ada unsur kedaruratan dalam pengisian slot orbit satelit yang berada di atas Sulawesi itu.