JAKARTA, KOMPAS.com - Kebebasan merayakan tahun baru Imlek oleh warga Tionghoa di Indonesia tidak terlepas dari peran penting Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid. Atas jasanya menghapuskan diskriminasi, pria yang akrab disapa Gus Dur ini dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa Indonesia.
Seperti diketahui, Gus Dur memiliki andil cukup besar yang membuat etnis Tionghoa dapat merayakan Imlek secara bebas.
Tokoh plural ini yang mencabut larangan bagi warga Tionghoa merayakan Imlek lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2006. Keppres yang dibuat Gus Dur mematahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China yang dikeluarkan Presiden Soerharto di masa Orde Baru memimpin Indonesia.
Di peraturan lama, warga Tionghoa di Indonesia tidak diperkenankan melakukan tradisi atau kegiatan peribadatan secara mencolok dan hanya diperbolehkan di lingkungan keluarga. Aturan ini berlaku 32 tahun lamanya di era kepemimpinan Soeharto.
Baca juga: Gus Dur Tidak Bisa Dipisahkan dari Papua, Ada di Dalam Hati Semua Masyarakat Papua
Alasan Presiden Soeharto mengeluarkan aturan itu karena menganggap aktivitas warga Tionghoa menghambat proses asimilasi dengan penduduk pribumi.
Saat itu, etnis Tionghoa juga diminta untuk mengganti identitas menggunakan nama Indonesia.
Gus Dur tak sepakat dengan pemikiran Soeharto. Maka, saat menjadi presiden usai Orde Baru tumbang, Gus Dur menghapus aturan diskriminasi terhadap warga Tionghoa.
"Dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini," demikian bunyi penggalan Keppres 6/2000, dikutip dari laman jdih.setkab.go.id, Selasa (1/2/2022).
Gus Dur menegaskan, etnis Tionghoa merupakan bagian dari bangsa Indonesia sehingga harus mendapatkan hak-hak yang setara, termasuk dalam menjalankan ibadah keagamaan.
"Mereka adalah orang Indonesia, tidak boleh dikucilkan hanya diberi satu tempat saja. Kalau ada yang mencerca mereka tidak aktif di masyarakat, itu karena tidak diberi kesempatan," ucap Gus Dur, dikutip dari harian Kompas yang terbit pada 11 Maret 2004.
Baca juga: Abdurrahman Wahid Diusulkan Jadi Nama Bandara di Blora, Ganjar: Bikinkan Patung Gus Dur di Depan
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) itu pun berharap semua elemen bangsa memberikan kesempatan kepada masyarakat Tionghoa dalam kehidupan bermasyarakat.
"Cara terbaik, bangsa kita harus membuka semua pintu kehidupan bagi bangsa Tionghoa sehingga mereka bisa dituntut sepenuhnya menjadi bangsa Indonesia," tegasnya.
Berkat pemikiran pendirinya tersebut, Partai Kebangkitan Indonesia (PKB) selalu menggelar perayaan Tahun Baru Imlek.
"Bagi PKB, Imlek adalah juga peringatan untuk selalu mewujudkan persamaan keadilan dan sekali lagi menolak diskriminasi," ungkap politikus PKB yang kini menjadi Menaker, Ida Fauziyah, dalam perayaan Imlek tahun 2000, seperti dilansir Kompas.com.
"Inilah yang menjadi landasan bagi PKB yang menjadi parpol yang tidak pernah absen untuk menyambut Imlek. Itu juga cara kami mengenang Gus Dur," sambungnya.