Kompas.com - 31/01/2022, 16:04 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) luar Jawa-Bali mulai 1-14 Februari 2022.

Perpanjangan masa PPKM luar Jawa-Bali atas dasar pertimbangan tingkat penularan kasus Covid-19, tingkat kematian, dan juga tingkat rawat inap.

Faktor lainnya yakni terkait dengan pelaksanaan testing, tracing, dan treatment, serta capaian vaksinasi.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Epidemiolog: Jakarta Harusnya Terapkan PPKM Lebih Ketat

"Kalau kita lihat ke depan di Luar Jawa Bali akan ada perpanjangan itu tanggal 1-14 Februari 2022 berdasarkan level asesmen pandemi baik itu terkait dengan transmisi komunitas atau tingkat penularan kasusnya, tingkat kematian dan juga rawat inap, dan juga responsnya terkait dengan 3T, tentu perhatikan vaksinasi dosis di bawah 50 persen," kata Airlangga yang juga Koordinator PPKM luar Jawa-Bali ketika melakukan keterangan pers hasil Evaluasi PPKM secara daring, Senin (31/1/2022).

Airlangga pun mengungkapkan, kasus harian di luar Jawa-Bali per 30 Januari 2022 meningkat sebanyak 499 kasus dengan jumlah kasus transmisi lokal sebanyak 496.

Sementara itu, jumlah kasus yang berasal dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) sebanyak 3 orang.

Jumlah angka kematian akibat Covid-19 di luar Jawa-Bali per 30 Januari mencapai 2 orang dengan jumlah kasus aktif sebanyak 3.326 dari 61.713 kasus aktif di seluruh Indonesia.

"Artinya proporsi kasus aktif di luar Jawa Bali ada 5,4 persen. Namun kita harus waspada karena kita lihat dari kasus reproduksi efektif atau RT Covid-19 itu di Sumatera naik menjadi 1,02, di Kalimantan jadi 1,01, Maluku 1,08, Papua 1,05, Nusa Tenggara 1,03, dan sulawesi 1," kata Airlangga.

Baca juga: Pemerintah Diminta Naikkan Level PPKM, Cegah Kasus Covid-19 Kian Melonjak

Adapun ia mengatakan, pada masa perpanjangan PPKM tersebut, terjadi penurunan jumlah wilayah yang masuk kategori PPKM level 1, yakni menjadi sebanyak 164 kabupaten/kota.

Sementara itu, jumlah kabupaten atau kota yang masuk kategori PPKM level 2 sebanyak 219, dan 3 wilayah masuk kategori PPKM level 3.

"Yaitu di Jayawijaya, Yapen, dan Kota Jayapura," kata Airlangga.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Nasional
Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Nasional
BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

Nasional
KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

Nasional
Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Nasional
BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

Nasional
Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Nasional
KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

Nasional
Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Nasional
Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Nasional
Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Nasional
Kejagung Sebut Oknum Jaksa di Kejati Jateng Akan Dipidana jika Terbukti Lakukan Pemerasan

Kejagung Sebut Oknum Jaksa di Kejati Jateng Akan Dipidana jika Terbukti Lakukan Pemerasan

Nasional
Merasa Dicurangi, PRIMA Minta KPU Diaudit

Merasa Dicurangi, PRIMA Minta KPU Diaudit

Nasional
Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

Nasional
Wapres: Deradikalisasi Harus Terus Dievaluasi

Wapres: Deradikalisasi Harus Terus Dievaluasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.