Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Kompas.com - 27/01/2022, 20:47 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk merancang masterplan Kampung Gabus Haruan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian KP Kusdiantoro mengatakan, sinergi tersebut merupakan kelanjutan kerja sama Kementerian KP dan Pemkab Tanah Bumbu yang telah dilaksanakan pada 2019.

Hal tersebut disampaikan Kusdiantoro saat melakukan koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan dengan Pemkab Tanah Bumbu di Kantor BRSDM, Jakarta Pusat, Selasa (25/1/2022).

Adapun sinergi yang dilakukan bertujuan mengambangkan potensi perikanan di Kabupaten Tanah Bambu dengan tujuan meningkatkan lapangan kerja, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Kusdiantoro menerangkan, masterplan kampung ikan gabus dilakukan dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian KP terkait pengembangan kampung-kampung budi daya komoditas lokal.

Selain merancang masterplan kampung ikan gabus, lanjut dia, pihaknya juga menyelenggarakan pendidikan vokasi bagi masyarakat melalui pendekatan teaching factory, dengan porsi 70 persen praktik dan 30 persen teori.

Adapun sebanyak 55 persen peserta didik merupakan anak dari pelaku utama kelautan dan perikanan, yaitu nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran ikan, serta petambak garam.

Seluruh biaya pendidikan dan perlengkapan peserta didik ditanggung oleh negara.

Lebih lanjut, 45 persen peserta didik merupakan masyarakat umum. Peserta didik ini masih berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi dengan biaya terjangkau karena mendapat subsidi negara.

Baca juga: KKP Pastikan Zona Fishing Industri Prioritaskan Nelayan Lokal

Tak hanya itu, Kusdiantoro menerangkan, BRSDM juga menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan, seperti pelatihan budi daya ikan nila dengan teknologi bioflok pada 2021.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Tanah Bumbu M Zairullah Azhar berharap kerja sama yang dilakukan BRSDM dengan Pemkab Tanah Bumbu mampu mengangkat sektor kelautan dan perikanan di wilayahnya.

Ia juga berharap, tim BRSDM dapat mengunjungi Tanah Bumbu untuk melihat langsung potensi kelautan di sana.

Zairullah menilai, Tanah Bumbu memiliki potensi kelautan dan perikanan besar yang belum dimanfaatkan dengan optimal.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu H Hasanuddin menambahkan, di Tanah Bumbu terdapat 10.000 hektar (ha) tambak udang yang terdiri dari tambah aktif dan nonaktif.

Menurutnya, kapasitas para nelayan di Tanah Bumbu masih kurang sehingga perlu ditingkatkan.

Baca juga: Kementerian KP Susun Laporan Keuangan Bidang Riset dan Pengembangan SDM

Adapun sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) pada Selasa (18/1/2022), Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pembangunan kampung perikanan menjadi salah satu program Kementerian KP yang akan diakselerasi tahun ini.

“Dengan adanya kegiatan ini, sektor kelautan dan perikanan di Tanah Bumbu akan bisa berkembang karena sudah punya landasan atau modalitas untuk pembangunan kelautan dan perikanan,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (27/1/2022).

Trenggono menyampaikan, apabila pembangunan kelautan dan perikanan berhasil, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat seiring dengan terbukanya lapangan pekerjaan sektor kelautan dan perikanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com