KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) akan berpartisipasi dalam segmen Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG) atau Kelompok Kerja Kelestarian Lingkungan dan Iklim pada perhelatan internasional Presidensi Group of Twenty (G20) Indonesia 2022.
Segmen ECSWG di bawah presidensi G20 Indonesia akan mengupas isu tentang lingkungan yang berfokus pada tiga prioritas, yaitu sustainable recovery atau pemulihan berkelanjutan, land and sea-based actions atau aksi darat dan laut serta resource mobilization atau mobilisasi sumber daya.
Tiga prioritas tersebut bertujuan untuk mendukung perlindungan lingkungan dan target-target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dari tiga isu ini, terdapat tujuh isu turunan yang menjadi prioritas, yaitu keanekaragaman hayati yang berkaitan dengan Post-2020 Global Biodiversity Framework (GBF).
Kemudian ada isu turunan berupa pemulihan lingkungan dari land degradation atau degradasi tanah dan deforestation atau penggundulan hutan. Perlindungan ekosistem laut yang berkaitan dengan illegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing, marine protected area di Antartika, dan Osaka Blue Ocean Vision.
Baca juga: Menteri Susi: IUU Fishing Bukan Cuma Soal Penangkapan Ikan Ilegal
Terdapat pula isu turunan mengenai sampah laut, efisiensi penggunaan sumber daya dan ekonomi sirkular, pendanaan berkelanjutan untuk mencakup isu lingkungan hidup yang lebih luas, serta G20 Water Dialogue.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian KP Antam Novambar mengatakan, pihaknya terus mendukung dan mengusahakan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ekonomi biru.
"Dukungan ini dilakukan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut yang mempertimbangkan ketahanan ekologi serta ketahanan ekonomi," katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (27/1/2022).
Antam menjelaskan, kebijakan ekonomi biru dapat dispesifikkan sesuai dengan program prioritas Kementerian KP di bidang pengelolaan ruang laut, yaitu rehabilitasi ekosistem pesisir, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pengelolaan kawasan konservasi serta jenis ikan.
Baca juga: Kementerian KP Paparkan Konsep Ekonomi Biru di Dubai Expo 2020
Selain ekonomi biru, kata dia, Kementerian KP juga memiliki kebijakan penangkapan ikan terukur.
Adapun target dari kebijakan tersebut bertujuan memerangi praktik illegal fishing, distribusi pertumbuhan ekonomi secara merata di wilayah pesisir guna pengentasan kemiskinan, hingga menjamin kesehatan laut untuk jangka waktu yang panjang.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.