KPK Klaim Selamatkan Keuangan Negara Rp 114 Triliun Selama 2021

Kompas.com - 27/01/2022, 08:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 114 triliun selama tahun 2021. Hal itu, disampaikan pimpinan KPK dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR-RI, di Kompleks Parlemen, Rabu (26/1/2022).

"Dalam kesempatan tersebut, KPK memaparkan capaian dalam penyelamatan keuangan negara dan daerah sepanjang tahun 2021 sebesar Rp 114,29 triliun," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati, melalui keterangan tertulis, Kamis.

Menurut Ipi, penyelamatan keuangan negara dan daerah tersebut dicapai KPK melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi.

Baca juga: Jokowi Ingin Penindakan Korupsi Tak Hanya Bikin Jera, tetapi juga Selamatkan Uang Negara

 

Uang negara sejumlah Rp 114,29 triliun itu diperoleh dari kegiatan penertiban dan pemulihan aset, serta piutang pajak. Rincian penyelamatan uang negara itu berasal dari realisasi penagihan piutang pajak daerah senilai Rp 5,54 triliun dan sertifikasi 13.404 bidang aset negara/daerah senilai Rp 52,71 triliun.

Kemudian penertiban dan pemulihan 93.237 bidang aset negara/daerah yang bermasalah senilai Rp 6,82 triliun dan penertiban dan pemulihan atas 4.108 bidang fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) senilai Rp 49,21 triliun.

Menurut Ipi, capaian tersebut juga diraih melalui pelaksanaan tugas dan serangkaian kegiatan koordinasi KPK dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait lainnya.

Di antaranya dengan mendorong pemerintah daerah agar melakukan penyelamatan keuangan dan aset daerah hingga memfasilitasi pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di seluruh wilayah dalam proses penertiban dan sertifikasi aset.

KPK juga menggandeng Kejaksaan RI dan Kepolisian RI dalam penyelesaian aset-aset bermasalah serta penagihan tunggakan pajak dan monitoring penagihan piutang pajak daerah.

Lembaga antirasuah itu juga ikut mendorong penandatanganan pakta integritas pengembalian aset baik bergerak maupun tidak bergerak agar segera dilakukan setelah penyelenggara negara tidak lagi menjabat.

"Selain itu, dalam upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah, KPK mendorong peningkatan tata kelola pemerintah daerah dengan mengoptimalkan implementasi monitoring centre for rrevention (MCP)," papar Ipi.

Delapan fokus area perbaikan yang terangkum dalam MCP tersebut merupakan titik-titik rawan korupsi di daerah berdasarkan pemetaan KPK. Misalnya, meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola keuangan desa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kenang Pesan Buya Syafii Maarif, Anwar Abbas: Muhammadiyah Bukan Hanya Islam, tapi juga Gerakan Ilmu

Kenang Pesan Buya Syafii Maarif, Anwar Abbas: Muhammadiyah Bukan Hanya Islam, tapi juga Gerakan Ilmu

Nasional
Mahfud MD: Buya Syafii Ubah Pandangan Saya Tentang Ideologi dan Beragama

Mahfud MD: Buya Syafii Ubah Pandangan Saya Tentang Ideologi dan Beragama

Nasional
Densus 88: Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Kirim Uang untuk Keluarga Napiter

Densus 88: Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Kirim Uang untuk Keluarga Napiter

Nasional
Buya Syafii Maarif Meninggal, Megawati Beri Pengarahan Khusus bagi Keluarga Besar PDI-P dan BPIP

Buya Syafii Maarif Meninggal, Megawati Beri Pengarahan Khusus bagi Keluarga Besar PDI-P dan BPIP

Nasional
Jokowi: Selamat Jalan Sang Guru Bangsa, Buya Syafi'i Maarif

Jokowi: Selamat Jalan Sang Guru Bangsa, Buya Syafi'i Maarif

Nasional
Buya Syafii Maarif Tutup Usia, Jusuf Kalla: Kita Kehilangan Guru Bangsa

Buya Syafii Maarif Tutup Usia, Jusuf Kalla: Kita Kehilangan Guru Bangsa

Nasional
Tren Vonis Ringan Koruptor di 2021 dan KY yang Dinilai Cuma 'Pajangan'

Tren Vonis Ringan Koruptor di 2021 dan KY yang Dinilai Cuma "Pajangan"

Nasional
Megawati Kenang Buya Syafii Marif sebagai Sosok Saleh yang Rendah Hati

Megawati Kenang Buya Syafii Marif sebagai Sosok Saleh yang Rendah Hati

Nasional
Kenangan Terakhir Jokowi Bersama Buya Syafii Maarif...

Kenangan Terakhir Jokowi Bersama Buya Syafii Maarif...

Nasional
Golkar Berduka atas Wafatnya Buya Syafii Maarif: Bangsa Indonesia Sangat Kehilangan Tokoh Besar

Golkar Berduka atas Wafatnya Buya Syafii Maarif: Bangsa Indonesia Sangat Kehilangan Tokoh Besar

Nasional
Kenang Buya Syafii, Anwar Abbas: Jangan Coba-coba Iming-imingi Beliau Kemewahan

Kenang Buya Syafii, Anwar Abbas: Jangan Coba-coba Iming-imingi Beliau Kemewahan

Nasional
Wapres: Keteladanan Buya Syafii Maarif Wajib Kita Teladani

Wapres: Keteladanan Buya Syafii Maarif Wajib Kita Teladani

Nasional
Buya Syafii Wafat, Jokowi Melayat ke Masjid Kauman Yogyakarta

Buya Syafii Wafat, Jokowi Melayat ke Masjid Kauman Yogyakarta

Nasional
Sebelum Wafat, Kondisi Buya Syafii Maarif Sempat Membaik, Kembali 'Drop' dan Dirawat di RS

Sebelum Wafat, Kondisi Buya Syafii Maarif Sempat Membaik, Kembali "Drop" dan Dirawat di RS

Nasional
PPP Kenang Buya Syafii Maarif Sosok yang Teduh dan Ajarkan Moderasi Beragama

PPP Kenang Buya Syafii Maarif Sosok yang Teduh dan Ajarkan Moderasi Beragama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.