Mendagri Nilai Kurangnya Kesejahteraan Penyelenggara Negara Jadi Penyebab Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara yaitu, minimnya integritas pada individu.

Hal ini juga didorong karena kurangnya kesejahteraan yang didapatkan penyelenggara negara.

"Terkait dengan kurangnya integritas yang dimiliki individu, sehingga memunculkan tindakan korupsi. Hal itu juga didorong dengan kurangnya kesejahteraan yang didapatkan oleh penyelenggara negara," kata Tito dalam rapat kerja bersama KPK, LKPP, kepala daerah, dan ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota, dikutip dari keterangan pers, Selasa (25/1/2022).

Karena itu, menurut Tito, kesejahteraan bagi penyelenggara negara perlu dipikirkan untuk menekan tindak pidana korupsi.

Baca juga: PPKM Level 3 Serentak Batal, Tito Karnavian: Judulnya Diganti

Ia menilai, jika kesejahteraan minim, maka orang tersebut akun berupaya mencari jalan lain.

"Apek kesejahteraan perlu dipikirkan untuk mencegah terjadinya korupsi. Meski hal itu juga tidak sepenuhnya menjamin mampu menghilangkan perilaku korup. Tapi yang hampir pasti, kalau semua kurang, dia berusaha untuk mencari dan akhirnya melakukan tindak pidana korupsi," ujar dia.

Selain itu, Tito mengungkapkan, penyebab terjadinya korupsi adalah karena sistem. Dia menuturkan, beberapa permasalahan dalam sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi, antara lain penerapan administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) dengan imbalan.

"Banyak saya kira hal-hal tindak pidana korupsi by system, karena sistemnya. Oleh karena itu perbaikan sistem perlu kita lakukan," ucapnya.

Baca juga: KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN Sebelum 31 Maret 2022

Penyebab lainnya bertalian dengan budaya. Tito mengatakan, kerap ditemukan praktik-praktik yang salah, tapi dianggap benar karena sudah menjadi suatu kebiasaan.

Tito mencontohkan, ada pimpinan yang menganggap bahwa prestasi bawahan diukur dari loyalitas yang salah kaprah.

"Budaya-budaya (korupsi) ini harus dipotong, dan ini memerlukan kekompakan dari atas sampai dengan bawah, memiliki satu mindset, frekuensi yang sama," kata dia.