Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Indonesian Insight Kompas
Kelindan arsip, data, analisis, dan peristiwa

Arsip Kompas berkelindan dengan olah data, analisis, dan atau peristiwa kenyataan hari ini membangun sebuah cerita. Masa lalu dan masa kini tak pernah benar-benar terputus. Ikhtiar Kompas.com menyongsong masa depan berbekal catatan hingga hari ini, termasuk dari kekayaan Arsip Kompas.

Pekerja Migran Indonesia: Dicari tapi Tak Selalu Terlindungi

Kompas.com - 25/01/2022, 13:51 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
 

PEKERJA migran Indonesia, alias orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, punya banyak sisi cerita. Salah satunya, dibutuhkan tapi tak jarang terlunta, dicari tapi tak selalu terlindungi. 

Fakta tentang pekerja migran Indonesia yang dibutuhkan dan dicari ini antara lain mencuat di tengah pandemi dari negeri jiran Malaysia, lewat data pasar komoditas. Dampaknya pun terasa hingga ke seluruh dunia, termasuk di dalam negeri kita.

Kisah dari Malaysia yang ini berpusar di perkebunan sawit. Selain pekerja rumah tangga, pekerja migran Indonesia terutama di Malaysia banyak yang ditempatkan di perkebunan sawit.

Protokol kesehatan global terkait Covid-19 membatasi lalu lintas perjalanan global ternyata mempengaruhi jumlah pekerja yang tiba ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan sawit mereka. Data hingga akhir 2021 mendapati, pekerja migran Indonesia di Malaysia anjlok selama pandemi.

Hasilnya, produksi dan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO) Malaysia anjlok. Dalam aneka dokumen dan telaah industri CPO dinyatakan bahwa kondisi ini dipicu oleh kesulitan perkebunan Malaysia mendapatkan pekerja dari luar negeri.

 

Harga CPO global pun melejit, karenanya. Di dalam negeri, harga minyak goreng bikin ibu-ibu dan UMKM se-Indonesia angkat suara dan menghasilkan ironi tersendiri.

Baca juga: Ironi Harga Minyak Goreng yang Mendidih di Negeri Penghasil Terbesar CPO 

Meski Indonesia adalah penghasil terbesar CPO, tata niaga minyak goreng tidak sinkron dengan industri kelapa sawit termasuk CPO yang adalah salah satu bahan dasar utama minyak goreng.

Harga minyak goreng yang diedarkan di Indonesia pada akhirnya merujuk pada banderol harga CPO internasional. Mahal. 

Ilegal demi harapan hidup lebih baik

Hingga tulisan ini tayang, pekerja ilegal dari Indonesia ke sejumlah negara bukanlah ilusi. Fakta terbaru datang dari tragedi kapal tenggelam di perairan Selat Malaka.

Demi janji dan harapan penghidupan yang lebih baik, jalan ilegal ditempuh. Namun, yang didapati tak jarang malah duka dan nestapa.

Baca juga: Kemenlu: 2 Kecelakaan Kapal Pengangkut WNI di Perairan Johor Terjadi Berturutan

Berkas Kompas edisi 25 Januari 2022 di Kompas TV, Deretan Masalah Pekerja Migran, mengungkap sekelumit di antara cerita mereka. Salah satunya, cerita dari Kepulauan Riau.

Dari kawasan ini, pekerja dimintai uang Rp 7-10 juta dengan iming-iming gaji tinggi di Malaysia untuk berangkat lewat jalur ilegal alias non-prosedural.

Jalur pemberangkatan yang digunakan adalah pelabuhan-pelabuhan rakyat yang banyak ada di pulau-pulau di kawasan tersebut. Sayangnya, keselamatan tidak masuk "paket" pemberangkatan.

Dari waktu ke waktu ada saja kecelakaan laut yang merenggut nyawa para pekerja migran ini. Puluhan nyawa hilang dalam dua bulan terakhir.

Baca juga: Polisi Ungkap Peran 8 Tersangka Terkait Tenggelamnya Kapal Pekerja Migran di Malaysia

Latar kisah tentang para korban diangkat juga oleh harian Kompas edisi 24 Januari 2022, dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Indramayu, Jawa Barat.

Tangkap layar harian Kompas edisi 24 Januari 2022 dengan berita utama di halaman 1 menyoroti fenomena pemberangkatan pekerja migran ilegal.ARSIP KOMPAS Tangkap layar harian Kompas edisi 24 Januari 2022 dengan berita utama di halaman 1 menyoroti fenomena pemberangkatan pekerja migran ilegal.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com