Dikuasai Singapura sejak RI Merdeka, Wilayah Udara Natuna Diambil Alih karena Menyangkut Kedaulatan

Kompas.com - 25/01/2022, 13:45 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia akan mengambil alih pelayanan ruang udara atau Flight Information Region (FIR) yang dikuasai Singapura sejak Indonesia merdeka. Hal ini menyangkut kedaulatan negara.

Pengambilalihan FIR ini akan dilakukan lewat dokumen kesepakatan yang akan ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, hari ini, Selasa (25/1/2022).

Mengacu Peraturan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Internasional, Flight Information Region atau FIR adalah suatu daerah dengan dimensi tertentu di mana pelayanan informasi penerbangan (flight information service) dan pelayanan kesiagaan (alerting service) diberikan.

Baca juga: Chappy Hakim: Kita Harus Segera Mengambilalih FIR dari Singapura

FIR yang dikuasai Singapura ini menyangkup sekitar 100 nautical miles (1.825 kilometer) wilayah udara Indonesia yang melingkupi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, dan Natuna.

Akibat penguasaan Singapura, seluruh pesawat yang hendak melintas di wilayah tersebut harus melapor ke otoritas Singapura. Tentunya, termasuk pesawat-pesawat milik Indonesia.

Persoalan pengelolaan FIR yang berada di sebagian wilayah barat Indonesia ke tangan Singapura ini berawal ketika pada tahun 1946, International Civil Aviation Organization (ICAO) menyatakan bahwa Indonesia belum mampu mengatur lalu lintas udara di wilayah yang disebut sektor A, B, dan C.

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional tersebut menilai saat itu Indonesia yang sedang merintis penerbangan belum siap secara infrastruktur. Di awal masa kemerdekaan, kondisi fasilitas peralatan maupun tenaga lalu lintas udara Indonesia sangat minim
sehingga pengelolaan FIR diserahkan kepada Singapura.

Baca juga: Setelah 69 Tahun FIR Dikuasai Singapura, Indonesia Siap Ambil Alih Tahun 2019

"Ini bukan hanya masalah bisnis. Ini masalah kedaulatan negara," kata Tantowi Yahya pada September 2015 saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR.

Hal senada disampaikan mantan Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Capt. Soenaryo Yosopratomo.

Menurutnya, penguasaan ruang udara oleh negara merupakan bentuk perlindungan terhadap kedaulatan. Oleh karena itu, Soenaryo selalu mengatakan pengambilalihan FIR sudah sangat mendesak.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.