Kompas.com - 17/12/2017, 16:14 WIB
Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim berpose di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (25/10/2017). Kehadiran Chappy di Hotel Santika menjadi pembicara pada acara Seminar Nasional dengan tema kebijakan penerbangan dan antariksa. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELIMarsekal TNI (Purn) Chappy Hakim berpose di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (25/10/2017). Kehadiran Chappy di Hotel Santika menjadi pembicara pada acara Seminar Nasional dengan tema kebijakan penerbangan dan antariksa.
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim masih menanti pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mewujudkan pengambilalihan Flight Information Region (FIR) yang mencakup Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Natuna, Serawak dan Semenanjung Malaka, dari tangan Singapura.

FIR merupakan wilayah ruang udara dalam sebuah negara yang menyediakan layanan informasi penerbangan sekaligus layanan peringatan.

Pasalnya, lanjut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara tersebut, Presiden Jokowi sudah meneken Instruksi Presiden (Inpres) mengenai pengambilalihan FIR dari Singapura. Namun, hingga saat ini, hal itu belum juga terwujud.

"Saya enggak mau mempermasalahkan lagi FIR, karena sudah ada instruksi presiden. Jadi silahkan tanya sama pemerintah, sudah keluar instruksi, kenapa enggak jalan?" ujar Chappy di Skadron 31 Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma di sela peluncuran tujuh buku miliknya, Minggu (17/12/2017).

(Baca juga : Jokowi Tegaskan Akan Ambil Alih FIR dari Singapura)

 

"Kita tinggal menunggu saja Inpres yang sudah keluar setahun lalu, yang sudah dimasukan juga ke dalam UU nomor 1 Tahun 2009 bahwa kita harus segera mengambilalih FIR dari Singapura," lanjut dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Chappy menegaskan bahwa FIR merupakan bentuk kedaulatan Indonesia atas wilayah udaranya sendiri.

Sejak tahun 1946 hingga saat ini, FIR diketahui dipegang Singapura. Ia khawatir kondisi tersebut lama kelamaan menyebabkan sengketa wilayah udara antara Indonesia-Singapura.

Apalagi, Indonesia mendeteksi Singapura seringkali menjadikan area itu dijadikan sebagai tempat latihan perang angkatan udara mereka.

"Negara yang otoritas penerbangannya menguasai wilayah kedaulatan negara lain, dia memang bisa menggunakan itu untuk latihan angkatan udaranya. Sekali lagi itu adalah critical border. Sehingga kita sangat punya kepentingan untuk berdaulat, untuk memiliki kekuasaan di critical border itu," ujar Chappy.

Diberitakan, Presiden Jokowi pernah mengeluarkan instruksi untuk mengambilalih FIR. Ia minta kementerian terkait mempersiapkan sumber daya agar FIR dapat dikelola sendiri.

"Arahan Presiden, bahwa kita dalam 3-4 tahun ini mempersiapkan peralatan-peralatan dan personel yang lebih baik. Sehingga ruang udara kita dapat dikelola sendiri oleh Indonesia," ujar Menteri Perhubungan kala itu, Ignasius Jonan dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jalan Veteran, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

"Kita juga akan berbicara dengan Malaysia-Singapura. Kalau sudah siap akan ada pengalihan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

Nasional
Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

Nasional
Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

Nasional
Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

Nasional
Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: 'Booster' Vaksin Hanya bagi Nakes

Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: "Booster" Vaksin Hanya bagi Nakes

Nasional
Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

Nasional
KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi ke Rutan Klas IA Bandar Lampung

KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi ke Rutan Klas IA Bandar Lampung

Nasional
Skoliosis Dapat Disembuhkan dengan Penanganan Tepat, Ini Penjelasannya

Skoliosis Dapat Disembuhkan dengan Penanganan Tepat, Ini Penjelasannya

Nasional
YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

Nasional
Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

Nasional
Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Nasional
Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X