Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

BALI, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto berharap penunjukan Mayor Jenderal (Mayjen) Maruli Simanjuntak sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) tak dipolitisasi.

Maruli dianggap dekat dengan Presiden Joko Widodo karena pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) pada 2018-2020.

Dia juga merupakan menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Jangan sampai penempatan jabatan strategis tersebut justru dipolitisasi, karena pertimbangan-pertimbangan politik praktis," kata Hasto, di sela-sela rangkaian acara HUT ke-49 PDI-P dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Bali, Sabtu (22/1/2022).

Baca juga: PDI-P Nilai Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad Berdasarkan Pertimbangan yang Matang

Hasto menekankan, partainya menghormati hak prerogatif presiden dalam menentukan sosok pemegang jabatan strategis.

Dia menegaskan, PDI-P tidak mencampuri hak prerogatif presiden.

"Karena TNI milik negara, karena itu milik bangsa. Penting bagi kita adalah politik pertahanan negara itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya," kata Hasto.

Selain itu, Hasto mengatakan, penunjukan Maruli sudah melalui proses yang panjang. Dengan demikian, PDI-P menghormati keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

"Dalam berbagai dialog-dialog yang ada, Pak Maruli juga lahir melalui proses penggemblengan di internal TNI, dan itulah yang dihormati oleh PDI Perjuangan," ucap Hasto.

Adapun penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI nomor 66/I/2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Baca juga: Soal Penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad, PDI-P: Bentuk Konsolidasi Politik Pertahanan Negara