Kompas.com - 22/01/2022, 10:12 WIB

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, rencana penerbitan undang-undang baru yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih belum perlu dilakukan.

Pasalnya, regulasi terkait BUMDes yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sudah holistik dan komprehensif.

Hal tersebut diungkapkan Gus Halim pada Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan DPD RI dan Pemerintah, Kamis (20/1/2022). Rapat diselenggarakan dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMDes yang menjadi usulan DPD pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Menurutnya, harapan masyarakat desa dan pengelola BUMDes yang ingin mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum BUMDes, sudah terpenuhi oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Baca juga: Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan


“Dari seluruh aturan yang sudah ada, pemerintah menilai bahwa ruang lingkup pengaturan terkait BUMDes sudah holistik dan komprehensif,” ujar Gus Halim dalam rilis yang diterima Kompas.com, Sabtu (22/1/2022).

Lebih lanjut, Gus Halim mengatakan bahwa regulasi terkait BUMDes sudah lengkap. Dalam undang-undang tersebut, diatur berbagai hal terkait kelembagaan, permodalan, kerja sama, pertanggungjawaban, pembinaan, hingga pengembangan BUMDes.

Selain itu, dalam beberapa Peraturan Pemerintah (PP) juga memberikan ruang yang cukup luas bagi BUMDes untuk melakukan berbagai usaha. Adapun hal itu tercantum dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, PP Nomor 19 Tahun 2021, PP Nomor 23 Tahun 2021, PP Nomor 29 Tahun 2021, dan PP Nomor 30 Tahun 2021.

Gus Halim menjelaskan bahwa saat ini yang dibutuhkan adalah pengawasan pada tingkat implementasi oleh seluruh stakeholder, termasuk para pimpinan dan anggota DPR RI serta DPD RI.

“Dengan demikian, apabila di dalam PP dirasa masih ada yang kurang atau dibutuhkan perturan yang lebih teknis dan praktis, nanti bisa (dikoordinasikan) dengan peraturan Menteri Desa,” kata Gus Halim.

Baca juga: Sewindu UU Desa, Gus Halim: Kesigapan Desa Antisipasi Covid-19 Mampu Minimalkan Angka Kematian

Di sisi lain, perwakilan DPD Badikenita Putri Sitepu berpandangan bahwa UU Cipta Kerja hanya mencantumkan satu pasal, yaitu pasal 87, yang secara eksplisit mengatur BUMDes untuk kemudian mendelegasikan peraturan lebih lanjut pada PP.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Kita Tahan Betul Agar Harga Pertalite Tidak Naik

Jokowi: Kita Tahan Betul Agar Harga Pertalite Tidak Naik

Nasional
Wapres Serahkan Bantuan Sosial bagi Masyarakat di Kota Kendari

Wapres Serahkan Bantuan Sosial bagi Masyarakat di Kota Kendari

Nasional
Jokowi Bakal Diskusi dengan Relawan Sebelum Putuskan Sikap pada Pilpres 2024

Jokowi Bakal Diskusi dengan Relawan Sebelum Putuskan Sikap pada Pilpres 2024

Nasional
Minta Projo Sabar Soal Pilpres 2024, Jokowi: Ojo Kesusu Sik...

Minta Projo Sabar Soal Pilpres 2024, Jokowi: Ojo Kesusu Sik...

Nasional
PPATK Blokir Rekening Briptu HSB, Polisi yang Punya Tambang Emas di Kaltara

PPATK Blokir Rekening Briptu HSB, Polisi yang Punya Tambang Emas di Kaltara

Nasional
Kontras Yakin Pelaku Pelanggaran HAM Berat Paniai Tak Hanya Seorang

Kontras Yakin Pelaku Pelanggaran HAM Berat Paniai Tak Hanya Seorang

Nasional
UPDATE 21 Mei: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,07 Persen, Dosis Ketiga 21,08 Persen

UPDATE 21 Mei: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,07 Persen, Dosis Ketiga 21,08 Persen

Nasional
UPDATE 21 Mei: 78.614 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 2,18 persen

UPDATE 21 Mei: 78.614 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 2,18 persen

Nasional
Azyumardi Azra: Indonesia Perlu Reformasi Jilid II, tetapi yang Damai

Azyumardi Azra: Indonesia Perlu Reformasi Jilid II, tetapi yang Damai

Nasional
UPDATE 21 Mei: Sebaran 263 Kasus Harian Covid-19, di Jakarta Tertinggi

UPDATE 21 Mei: Sebaran 263 Kasus Harian Covid-19, di Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 21 Mei: Bertambah 254, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 5.892.126

UPDATE 21 Mei: Bertambah 254, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 5.892.126

Nasional
UPDATE 21 Mei: Ada 3.749 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 21 Mei: Ada 3.749 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 21 Mei: Ada 3.718 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Mei: Ada 3.718 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Korban Dugaan Investasi Bodong Lapor ke Polri, Kerugian Mencapai Rp 230 Miliar

Korban Dugaan Investasi Bodong Lapor ke Polri, Kerugian Mencapai Rp 230 Miliar

Nasional
UPDATE 21 Mei: Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Bertambah 3 Orang

UPDATE 21 Mei: Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Bertambah 3 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.