Kompas.com - 21/01/2022, 17:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Suryadi Jaya Purnama menilai, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bukanlah solusi dari masalah yang ada, tetapi justru dapat menjadi masalah baru bagi negara.

"Ibu kota negara ini bukan solusi saat ini tetapi menjadi masalah baru, menjadi beban baru dari negara," kata Suryadi dalam sebuah acara diskusi, Jumat (21/1/2022).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, pemindahan ibu kota bukanlah solusi dari permasalahan Jakarta, seperti banjir dan macet yang tak kunjung tuntas.

Baca juga: Politisi PDI-P: Tugas Tak Mudah, Kepala Otorita IKN Harus Sosok Luar Biasa

Menurut dia, pemerintah semestinya memiliki tangung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, bukan malah memindahkan ibu kota ke tempat lain.

"Jangan sampai ketika ada suatu daerah punya masalah lalu dengan alasan itu kita pindah ke tempat lain, karena ini namanya tidak menyelesaikan masalah tapi lari dari masalah," ujar Suryadi.

Dari segi ekonomi, anggota Komisi V DPR itu mengingatkan, beban keuangan Indonesia masih sangat berat dengan jumlah utang yang tidak sedikit.

Baca juga: IKN Nusantara Dipimpin Kepala Otorita Tanpa DPRD, Pakar: Pendekatan Proyek

Menurut Suryadi, pemindahan ibu kota justru membuat beban utang Indonesia bengkak dan memberatkan APBN.

Ia juga menilai, ketimpangan ekonomi antara masyarakat bawah dan elite tetap akan menjadi masalah jika pemerintah memindahkan ibu kota.

"Di saat masyarakat sedang susah secara ekonomi tetapi pemerintah menyodorkan gambar istana yang begitu megah, ini menurut kami masalah yang bukan jadi solusi tapi menjadi masalah baru dari sisi ketimpangan," kata Suryadi.

Baca juga: 4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

Suryadi menambahkan, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur juga memberi tantangan tersendiri dari sektor geopolitik.

Sebab, dibandingkan dengan Jakarta, lokasi calon ibu kota itu berada lebih dekat dengan Laut Cina Selatan yang kerap bergejolak.

"Bagaimana nilai strategis Laut Cina Selatan yang menjadi ancaman kedaulatan negara, yang harusnya kita antisipasi kita mitigasi, justru dengan berpindahnya ibu kota mendekat ke pusat konflik Laut Cina Selatan ini akan lebih rawan dari sisi keamanan dan kedaulatan negara," ucap Suryadi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik Hadapi Cuaca Ekstrem di Mekkah dan Madinah

Menag Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik Hadapi Cuaca Ekstrem di Mekkah dan Madinah

Nasional
Jokowi Dinilai Sudah Beri Kode Ganjar Maju Capres, tapi PDI-Perjuangan Belum 'Welcome'

Jokowi Dinilai Sudah Beri Kode Ganjar Maju Capres, tapi PDI-Perjuangan Belum "Welcome"

Nasional
KPK Belum Temukan Harun Masiku, Novel Baswedan: Bila Tak Mampu, Bisa Minta Bantuan Kami

KPK Belum Temukan Harun Masiku, Novel Baswedan: Bila Tak Mampu, Bisa Minta Bantuan Kami

Nasional
2.531 Sisa Kuota Haji Diisi Jemaah Berstatus Cadangan, Ini Ketentuannya

2.531 Sisa Kuota Haji Diisi Jemaah Berstatus Cadangan, Ini Ketentuannya

Nasional
Menko PMK Ungkap 4 Target Indonesia di Forum GPDRR 2022

Menko PMK Ungkap 4 Target Indonesia di Forum GPDRR 2022

Nasional
Bertemu Panglima AU AS, KSAU Bahas Rencana Pengadaan Jet Tempur F-15IDN

Bertemu Panglima AU AS, KSAU Bahas Rencana Pengadaan Jet Tempur F-15IDN

Nasional
Kemenag: 2.531 Sisa Kuota Haji Akan Diisi Jemaah Berstatus Cadangan

Kemenag: 2.531 Sisa Kuota Haji Akan Diisi Jemaah Berstatus Cadangan

Nasional
Rencana Penggunaan Teknologi untuk Pemilu 2024 Jangan Sampai Hanya untuk Gaya-gayaan

Rencana Penggunaan Teknologi untuk Pemilu 2024 Jangan Sampai Hanya untuk Gaya-gayaan

Nasional
Daftar Nama Perdana Menteri di Indonesia 1945-1959

Daftar Nama Perdana Menteri di Indonesia 1945-1959

Nasional
Moeldoko: Keluhan Publik Pasti Ditindaklanjuti, KSP Jadi Rumah Aduan Terakhir

Moeldoko: Keluhan Publik Pasti Ditindaklanjuti, KSP Jadi Rumah Aduan Terakhir

Nasional
Jokowi dan 'Politik Basa-basi' ke Ganjar Pranowo Jelang Pemilu 2024...

Jokowi dan "Politik Basa-basi" ke Ganjar Pranowo Jelang Pemilu 2024...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Fahmi Idris Meninggal Dunia | Cak Imin Nyatakan PKB Siap Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

[POPULER NASIONAL] Fahmi Idris Meninggal Dunia | Cak Imin Nyatakan PKB Siap Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Menerka Jalan Ganjar Pranowo Menyongsong Pilpres 2024

Menerka Jalan Ganjar Pranowo Menyongsong Pilpres 2024

Nasional
Negara Masih 'Bermurah Hati' kepada Koruptor Selama 2021

Negara Masih "Bermurah Hati" kepada Koruptor Selama 2021

Nasional
Air Jadi Bensin, 1 Liter Mampu Tempuh 500 Km?

Air Jadi Bensin, 1 Liter Mampu Tempuh 500 Km?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.