Politikus PKS Nilai Pemindahan IKN Bukan Solusi, tetapi Masalah Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Suryadi Jaya Purnama menilai, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bukanlah solusi dari masalah yang ada, tetapi justru dapat menjadi masalah baru bagi negara.

"Ibu kota negara ini bukan solusi saat ini tetapi menjadi masalah baru, menjadi beban baru dari negara," kata Suryadi dalam sebuah acara diskusi, Jumat (21/1/2022).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, pemindahan ibu kota bukanlah solusi dari permasalahan Jakarta, seperti banjir dan macet yang tak kunjung tuntas.

Menurut dia, pemerintah semestinya memiliki tangung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, bukan malah memindahkan ibu kota ke tempat lain.

"Jangan sampai ketika ada suatu daerah punya masalah lalu dengan alasan itu kita pindah ke tempat lain, karena ini namanya tidak menyelesaikan masalah tapi lari dari masalah," ujar Suryadi.

Dari segi ekonomi, anggota Komisi V DPR itu mengingatkan, beban keuangan Indonesia masih sangat berat dengan jumlah utang yang tidak sedikit.

Menurut Suryadi, pemindahan ibu kota justru membuat beban utang Indonesia bengkak dan memberatkan APBN.

Ia juga menilai, ketimpangan ekonomi antara masyarakat bawah dan elite tetap akan menjadi masalah jika pemerintah memindahkan ibu kota.

"Di saat masyarakat sedang susah secara ekonomi tetapi pemerintah menyodorkan gambar istana yang begitu megah, ini menurut kami masalah yang bukan jadi solusi tapi menjadi masalah baru dari sisi ketimpangan," kata Suryadi.

Suryadi menambahkan, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur juga memberi tantangan tersendiri dari sektor geopolitik.

Sebab, dibandingkan dengan Jakarta, lokasi calon ibu kota itu berada lebih dekat dengan Laut Cina Selatan yang kerap bergejolak.

"Bagaimana nilai strategis Laut Cina Selatan yang menjadi ancaman kedaulatan negara, yang harusnya kita antisipasi kita mitigasi, justru dengan berpindahnya ibu kota mendekat ke pusat konflik Laut Cina Selatan ini akan lebih rawan dari sisi keamanan dan kedaulatan negara," ucap Suryadi.