Kompas.com - 21/01/2022, 05:47 WIB

Ketua Umum PKB itu menilai, pemerintah perlu menggencarkan pendanaan melalui investasi dari dalam dan luar negeri serta menghindari utang jangka panjang yang menyebabkan beban bunga dan utang di masa depan

Selain itu, Muhaimin juga menegaskan, pemerintah harus bijak dalam menggunakan dana PEN agar dioptimalkan untuk melanjutkan program pemulihan yang sudah berjalan.

"Saya meminta pemerintah memprioritaskan alokasi APBN untuk direalisasikan pada program prioritas, terutama pada program PEN 2022," ujar dia.

Megaproyek oligarki

Sementara, Koalisi Masyarakat Sipil menuding bahwa pembangunan IKN merupakan megaproyek oligarki yang mengancam keselamatan rakyat.

Tudingan ini tidak terlepas dari fakta bahwa pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) IKN menjadi UU di DPR RI sangat cepat serta minim partisipasi publik.

Sebagai informasi, RUU IKN disahkan hanya dalam kurun 43 hari menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna yang dikebut semalam pada 18 Januari 2022.

"Sikap pemerintah yang memaksakan pemindahan ibu kota juga mencerminkan tidak sensitifnya penguasa terhadap kondisi masyarakat, yang tengah sulit setelah hampir 2 tahun dilanda pandemi Covid-19," bunyi siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil, Kamis (20/1/2022).

Baca juga: Bocoran Pemerintah soal Kriteria Pemimpin Ibu Kota Baru Nusantara

Alih-alih membangun ibu kota negara baru, koalisi menilai, dana yang dimiliki negara akan lebih bermanfaat jika dipakai untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.

"Dana yang digunakan untuk mewujudkan pemindahan ibu kota, akan sangat lebih berguna apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara (kesehatan, pendidikan, dll) yang sedang mengalami kesulitan," lanjutan siaran pers. 

Pemindahan ibu kota ini tak lebih dari proyek oligarki, menurut Koalisi, karena tampak adanya upaya mendekatkan IKN dengan pusat bisnis beberapa korporasi di sana, yang wilayah konsesinya masuk dalam kawasan IKN.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Jalin Kerja Sama dengan Anti-Corruption and Civil Rights Commission Korea Selatan

KPK Jalin Kerja Sama dengan Anti-Corruption and Civil Rights Commission Korea Selatan

Nasional
DPR Harap UU Provinsi Baru di Papua Diundangkan Usai Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Ditutup

DPR Harap UU Provinsi Baru di Papua Diundangkan Usai Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Ditutup

Nasional
Putusan MA, PT Antam Mesti Ganti Rugi 1,1 Ton Emas ke Budi Said

Putusan MA, PT Antam Mesti Ganti Rugi 1,1 Ton Emas ke Budi Said

Nasional
Cegah Penyebaran PMK, Masyarakat Diminta Tak Konsumsi Bagian Kaki hingga Jeroan Hewan-hewan Ini

Cegah Penyebaran PMK, Masyarakat Diminta Tak Konsumsi Bagian Kaki hingga Jeroan Hewan-hewan Ini

Nasional
Ketua DPR Kecam Masih Adanya Tindakan Pencabulan di Dunia Pendidikan

Ketua DPR Kecam Masih Adanya Tindakan Pencabulan di Dunia Pendidikan

Nasional
Jaksa Ungkap Ada “Uang Keseriusan” untuk Urus Pinjaman Dana PEN Kolaka Timur

Jaksa Ungkap Ada “Uang Keseriusan” untuk Urus Pinjaman Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Bicara 'Track Record' Puan, Bambang Pacul: 7 Tahun Lalu Apa Dikau Percaya Jokowi Jadi Presiden?

Bicara "Track Record" Puan, Bambang Pacul: 7 Tahun Lalu Apa Dikau Percaya Jokowi Jadi Presiden?

Nasional
Wabah PMK, Pemda Diminta Siapkan Santunan bagi Warga yang Ternaknya Dimusnahkan

Wabah PMK, Pemda Diminta Siapkan Santunan bagi Warga yang Ternaknya Dimusnahkan

Nasional
UPDATE 7 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,28 Persen, Ketiga 24,64 Persen

UPDATE 7 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,28 Persen, Ketiga 24,64 Persen

Nasional
Satgas: Seluruh Wilayah Jatim, Jateng, dan Bangka Belitung Terinfeksi Virus PMK

Satgas: Seluruh Wilayah Jatim, Jateng, dan Bangka Belitung Terinfeksi Virus PMK

Nasional
Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Nasional
PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

Nasional
Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

Nasional
Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.