Kompas.com - 20/01/2022, 12:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyinggung adanya ancaman militer yang berpotensi dapat membahayakan kedaulatan Indonesia di masa mendatang.

Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Tahun 2022 pada hari kedua di Kemenhan, Jakarta, Kamis (20/1/2022).

"Ancaman militer diperkirakan masih berpotensi muncul dan membahayakan kedaulatan negara dan keselamatan bangsa," ujar Prabowo, Kamis.

Baca juga: Mahfud: Sekarang Ancaman Militer Berkurang, tetapi Suatu Saat Bisa Terjadi

Rapim ini dihadiri Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Prabowo menyebutkan, ancaman tersebut bisa saja berbentuk kekuatan militer asing maupun kekuatan bersenjata dari dalam negeri.

Ancaman itu, misalnya adalah konflik terbuka, perang konvensional, pelanggaran wilayah perbatasan darat, laut, maupun udara, separatisme, infiltrasi, dan spionase.

Adapun pelanggaran wilayah darat, laut, maupun udara oleh musuh, kata Prabowo, akan terjadi dalam bentuk antara lain pelanggaran wilayah darat, laut, serta udara.

"Dan pelanggaran oleh kapal-kapal asing bersenjata dan pelanggaran udara oleh pesawat-pesawat asing," katanya.

Prabowo mengatakan, secara geografis, Indonesia terletak di wilayah kawasan Indo-Pasifik yang memiliki lingkungan strategis yang sangat dinamis.

Baca juga: Ancaman Militer: Pengertian, Bentuk, dan Strategi Pertahanan

Menurutnya, Indo-Pasifik merupakan kawasan yang mempertemukan kekuatan besar dunia yang meliputi, Amerika Serikat, Jepang, Rusia dan China.

Ia mengatakan, Indo-Pasifik diposisikan sebagai hak interaksi negara-negara tersebut, baik secara bilateral maupun multi-bilateral.

Menurutnya, perkembangan di kawasan tersebut juga sangat dinamis dan kompleks yang memunculkan berbagai ancaman.

"Baik ancaman militer, non-militer, maupun hibrida yang diprediksi masih akan mengancam kepentingan nasional di masa mendatang," tegas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Nasional
Wakil Ketua Banggar DPR 'Tumbang' di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Wakil Ketua Banggar DPR "Tumbang" di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Nasional
Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Nasional
Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota Secara Fisik

Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota Secara Fisik

Nasional
Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Nasional
Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Nonblok

Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Nonblok

Nasional
Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Nasional
LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

Nasional
Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Nasional
Saat ICW 'Gemas' Harun Masiku Buron 900 Hari dan Sanggahan KPK...

Saat ICW "Gemas" Harun Masiku Buron 900 Hari dan Sanggahan KPK...

Nasional
RUU KIA yang Atur Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan Akan Disahkan sebagai Inisiatif DPR

RUU KIA yang Atur Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan Akan Disahkan sebagai Inisiatif DPR

Nasional
Oesman Sapta dan 54 Pengurus Hanura Ikuti Pendidikan Antikorupsi KPK

Oesman Sapta dan 54 Pengurus Hanura Ikuti Pendidikan Antikorupsi KPK

Nasional
Menakar Peluang DPR Revisi UU Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Menakar Peluang DPR Revisi UU Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Nasional
Saatnya Penelitian Ganja untuk Kesehatan Perlu Dilakukan...

Saatnya Penelitian Ganja untuk Kesehatan Perlu Dilakukan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.