Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu angkat suara atas polemik proyek satelit militer Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang terjadi di era kepemimpinannya pada 2015.

Ia merespons Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyinggung permasalahan proyek tersebut beberapa waktu lalu.

Bahkan, pemerintah kini telah menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah karena adanya dugaan pelanggaran dalam pengadaan satelit.

Baca juga: Kejagung Belum Periksa Mantan Menhan Ryamizard Terkait Kasus Proyek Satelit Militer Kemenhan

Pengadaan satelit yang dimaksud adalah misi penyelamatan negara dengan menyewa satelit untuk mengisi satelit di slot orbit 123 derajat Bujur Timur, setelah sebelumnya Satelit Garuda-1 keluar dari orbit itu.

Terkait polemik yang telah kadung mengemuka itu, Ryamizard menyebut ada unsur diskresi atau perintah dari Presiden Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan slot orbit tersebut.

Di samping itu, juga ada unsur kedaruratan penyewaan satelit.

Sebab, apabila Indonesia tidak segera menunjukkan komitmennya kepada International Telecommunication Union (ITU), slot tersebut bisa diberikan kepada pihak lain.

Karena itu, Presiden Joko Widodo waktu itu mengeluarkan perintah kepadanya untuk menyelamatkan slot orbit ini.

Baca juga: Jaksa Agung Muda Militer Dilibatkan dalam Penyidikan Kasus Satelit Kemenhan

"Saya ini prajurit, mendapat perintah selamatkan orbit 123 Bujur Timur, saya lakukan dan berhasil. Kalau itu tidak saya lakukan, orbit itu bisa diambil pihak lain dan membahayakan kedaulatan negara," ujar Ryamizard dikutip dari Kompas.id, Senin (17/1/2022).

Dalam perjalanannya, pengadilan arbitrase internasional di Inggris dan Singapura menghukum Indonesia dan mewajibkan untuk membayar beberapa perusahaan yang terlibat dalam penandatanganan kontrak dengan Kemenhan dengan nilai Rp 815 miliar.

Ancaman Kedaulatan

Dalam pengadaan satelit ini, Ryamizard beralasan bahwa ada ancaman kedaulatan negara apabila slot orbit 123 tak segera diselamatkan sekalipun secara normatif ada beberapa yang tidak sesuai.

Karena ancaman kedaulatan inilah, kata Ryamizard, Jokowi kemudian mengeluarkan perintah untuknya agar menyelamatkan slot orbit yang berada di atas Sulawesi itu.

"Pertama karena ada diskresi dan kedua, ada ancaman kedaulatan kalau itu tidak dilakukan," ujar katanya.

Baca juga: Mahfud Minta Semua Pihak Tunggu Proses Hukum Terkait Kasus Proyek Satelit Militer Kemenhan

Ryamizard mengakui bahwa Kementerian saat memanfaatkan slot orbit pada 2015 belum mempunyai anggaran.

Namun, Kemenhan harus tetap menyewa satelit demi menyelamatkan slot orbit sebagaimana perintah Jokowi.

"Memang belum ada anggaran. Namun, kami harus segera mengisi slot itu untuk menunjukkan komitmen (mengisi slot orbit)," katanya.

Tunggu proses hukum

Sementara itu, Mahfud meminta semua pihak menunggu proses hukum yang sedang berlangsung mengenai proyek satelit militer Kemenhan.

Mahfud mengatakan, pemerintah menempuh langkah hukum terkait proyek tersebut setelah melalui pertimbangan mendalam dan komprehensif.

"Sampai akhirnya dilakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT), bukan hanya audit reguler oleh BPKP," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (17/1/2022).

Baca juga: Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Dari audit tersebut, Mahfud mengatakan, hasilnya ditemukan terjadi dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang merugikan keuangan negara dan berpotensi akan terus merugikan keuangan negara.

Contohnya, Pemerintah Indonesia telah membayar gugatan Avanti sebesar Rp 515 miliar berdasarkan putusan Arbitrase di London pada 2019.

Selain itu, Mahfud mengungkapkan, Pemerintah Indonesia pada 2021 juga menerima tagihan lagi sebesar 21 juta USD berdasarkan putusan Arbitrase Singapura atas gugatan Navayo.

Padahal berdasar hasil audit yang dilakukan oleh BPKP, barang yang diterima dari Navayo sebagian besar diduga selundupan karena tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Impor Barang di Bea Cukai.

"Sedangkan barang yang dilengkapi dengam dokumen hanya bernilai sekitar Rp 1,9 miliar, atau sekitar 132.000 USD," kata Mahfud.

Baca juga: Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Di samping itu, Mahfud menghargai pendapat yang disuarakan oleh berbagai pihak, dengan segala pro dan kontranya.

"Saat ini kita ikuti saja proses hukum yang sedang berlangsung, sesuai dengan ketentuan hukum," terang Mahfud.

Mahfud menambahkan bahwa kasus ini telah berkali-kali dibicarakan dengan pihak terkait.

Karena itu, kata Mahfud, pemerintah terus berupaya untuk menyelamatkan satelit orbit Indonesia.

"Pemerintah telah dan akan tetap melakukan upaya-upaya maksimal untuk menyelamatkan satelit orbit ini, untuk kepentingan pertahanan negara," imbuh dia.