Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

Kompas.com - 19/01/2022, 09:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah bersiap siaga dari sisi hulu hingga hilir untuk menghadapi puncak penyebaran Covid-19 varian Omicron yang diprediksi akan terjadi pada Februari hingga Maret 2022.

"Pemerintah harus membangun kesiapsiagaan baik di titik hulu, perilaku masyarakat, maupun di titik hilir, yaitu sarana prasarana serta fasilitas kesehatan" kata Netty dalam siaran pers, Selasa (18/1/2022) malam.

Netty mengatakan, pemerintah mesti belajar dari penanganan 'tsunami' varian Delta pada pertengahan 2021 lalu yang menyebabkan sistem dan fasilitas kesehatan kedodoran hingga membuat banyak tenag kesehatan berguguran.

Baca juga: Jokowi: Kasus Covid-19 Naik karena Omicron, Waspada tapi Jangan Panik

Menurut dia, kegiatan surveilans melalui testing, tracing, dan treatment (3T) harus dipersiapkan untuk mengantisipasi situasi terburuk.

Ia menyebutkan, testing dan tracing harus diikuti dengan whole genome sequencing agar dapat dideteksi varian yang menginfeksi dari sampel yang diperiksa.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun menilai, saat ini penerapan protokol kesehatan sudah mulai longgar di mana mobilitas dan aktivitas masyarakat kembali normal seperti sebelum masa pandemi.

"Seharusnya pemerintah melalui satgas bergerak cepat untuk mengencangkan kembali kampanye dan pengawasan prokes 3M/5M," ujar dia.

Pemerintah juga diminta mempercepat pelaksanaan vaksinasi dosis pertama dan kedua sebelum booster dilakukan secara masif karena asih banyak daerah yang vaksin dosis pertamanya belum mencapai 70 persen.

Di samping itu, Netty juga mengkritik kebijakan pemerintah yang membuka pintu masuk kedatangan internasional dari semua negara.

"Kebijakan ini sangat aneh dan menimbulkan pertanyaan. Satu sisi pemerintah memprediksi puncak Omicron tapi pada sisi lain justru pemerintah membuka pintu masuk untuk semua negara," kata Netty.

Menurut dia, pemerintah semestinya mengambil kebijakan pengetatam, bukan justru pelonggaran.

Baca juga: Kasus Omicron Meningkat, Jokowi: Waspada, Jangan Jemawa, Jangan Gegabah

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan memprediksi, puncak gelombang Omicron akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022.

Hal tersebut, kata Luhut, berkaca pada penularan varian ini yang terjadi di sejumlah wilayah di negara lain seperti Afrika Selatan.

“Beberapa yang kami amati, berangkat seperti kasus covid di Afsel, puncak gelombang omicron ini berada di pertengahan Februari hingga awal Maret ini,” kata Luhut dalam konferensi pers evaluasi PPKM, Minggu (16/1/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com