Pascagempa, Sejumlah Keluarga di Banten Akan Direlokasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengatakan, sejumlah keluarga terdampak gempa Banten pada 14 Januari 2022 akan direlokasi.

Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan itu mulanya merupakan usul dari Bupati Pandeglang, Irna Nurulita.

Menurut Muhadjir, usulan relokasi itu juga mempertimbangkan potensi subduksi (tumbukan) dua lempeng benua (megathrust) yang dapat menghasilkan gempa berkekuatan dahsyat di wilayah itu.

Baca juga: Gempa Besar Guncang Jakarta, Ancaman Megathrust Selat Sunda Jadi Nyata

“Tadi ada beberapa usulan dari Bu Bupati Pandeglang, terutama adalah berkaitan dengan kemungkinan relokasi beberapa kepala keluarga untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman,” kata Muhadjir dalam jumpa pers virtual, Selasa (18/1/2022).

“Kebetulan, tempat permukimannya tergolong garis patahan yang sangat rentan akan terdampak bencana, apalagi nanti kalau kemungkinannya terjadi apa itu yang disebut dengan megathrust,” lanjut dia.

Namun demikian, Muhadjir belum mengungkap lebih detail rencana relokasi tersebut dan kajian apa yang telah dilakukan pemerintah untuk membangun permukiman di tempat yang relatif lebih aman dari gempa megathrust.

“Ini akan jadi agenda untuk kami bicarakan, tentu melibatkan kementerian-kementerian terkait,” kata Muhadjir.

“Terutama, karena kami juga membutuhkan lahan untuk relokasi, mungkin juga (akan berkoordinasi) dengan Kementerian (Lingkungan Hidup dan) Kehutanan atau Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional),” ujar dia.

Gempa pada 14 Januari 2022 telah menyebabkan sedikitnya 166 desa atau kelurahan di 48 kecamatan di Banten mengalami kerusakan. Kerusakan paling parah dialami oleh Kabupaten Lebak dan Pandeglang, khususnya di Kecamatan Sumur, Cikeusik, Cimanggu.

Megathrust

Gempa berkekuatan magnitudo 6,6 yang terjadi di Sumur, Banten, Jumat lalu disebut-sebut dapat memicu “ancaman sesungguhnya” yang lebih besar. Hal ini disampaikan Kepala Badan Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono.