Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waspada Kenaikan Kasus Covid-19 Sepekan Terakhir akibat Varian Omicron

Kompas.com - 16/01/2022, 10:23 WIB
Vitorio Mantalean,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mengakui kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami lonjakan akibat transmisi lokal varian Omicron dalam sepekan terakhir.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim, pemerintah mempersiapkan penanganan setelah lonjakan kasus akibat varian baru tersebut.

“Dari berbagai penelitian yang diberikan kepada saya oleh para teman-teman epidemiolog dan dokter, kita tahu bahwa varian Omicron ini menular sangat cepat, tetapi less severe atau tidak parah, walaupun terdapat angka kematian di beberapa negara namun jumlahnya cukup rendah dari varian ini," ujar Luhut dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenko Marves, Sabtu (15/1/2022).

Baca juga: IDI Perintahkan Dokter Bersiap Hadapi Lonjakan Kasus Varian Omicron

Lonjakan kasus akibat varian Omicron ini tercermin dari jumlah kasus harian dalam sepekan terakhir.

Pekan lalu, 9 Januari 2021, Indonesia mencatat 529 kasus baru Covid-19 dalam sehari.

Namun, data terbaru yang dirilis kemarin, 15 Januari 2021, ada 1.054 kasus baru Covid-19 dalam sehari alias meningkat hampir 100 persen dibanding pekan lalu.

Peningkatan ini terjadi hampir di semua wilayah di Indonesia.

DKI Jakarta seperti biasa jadi yang tertinggi, disusul Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Baca juga: Tekan Kasus Omicron, IDI Minta Pintu Masuk Kedatangan Internasional Diperketat

Berkaca dari Jakarta

Di Jakarta, lonjakan kasus Covid-19 sangat terasa dalam sepekan terakhir.

Semakin banyaknya kasus Covid-19 yang ditemukan bukan saja karena banyaknya pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang datang ke Ibu Kota, melainkan juga penularan secara lokal.

Di Krukut, kini 14 RT diberlakukan karantina wilayah karena ada 67 warga yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Karantina ini masih mungkin diperluas jika jumlah kasus Covid-19 kembali bertambah usai tes dan lacak.

Data dalam sepekan terakhir ini memperlihatkan bagaimana varian Omicron telah meluas di masyarakat.

Baca juga: 14 Siswa dan Guru di 11 Sekolah Positif Covid-19, Wagub DKI: Bukan Omicron

Pada 9 Januari 2022, DKI Jakarta mencatat 393 kasus baru dalam sehari. Sebanyak 294 (74,8 persen) di antaranya adalah PPLN. Hanya 99 kasus (25,2 persen) yang merupakan transmisi lokal.

Saat itu, jumlah 1.885 kasus aktif Covid-19 di Ibukota juga didominasi oleh PPLN. Sebanyak 1.415 pasien (75,1 persen) merupakan PPLN, dan hanya 24,9 persen atau 470 pasien yang bukan PPLN.

Pada 15 Januari 2022, DKI Jakarta telah mencatat 720 kasus baru dalam sehari. Proporsi kasus baru antara PPLN dan non-PPLN pun terbagi rata, yakni 375 kasus PPLN (52,1 persen) berbanding 345 kasus transmisi lokal (47,9 persen).

Akibatnya, saat ini jumlah kasus aktif Covid-19 di Jakarta pun melonjak tajam jadi 3.779, naik dua kali lipat lebih dalam seminggu.

Kini, jumlah pasien Covid-19 di Jakarta yang merupakan PPLN berjumlah 2.443 orang (64,4 persen), dan non-PPLN 1.346 orang (35,6 persen).

Baca juga: Ada 725 Kasus Omicron di DKI hingga 15 Januari, 75 Persennya dari Luar Negeri

Dibandingkan pekan lalu, baik kasus aktif pada PPLN maupun non-PPLN, sama-sama mengalami kenaikan sekitar 800-1.000 orang.

Intervensi vaksinasi booster

Bertepatan dengan melonjaknya kasus Covid-19 varian Omicron, pemerintah mengizinkan penyuntikan vaksin dosis ketiga (booster) bagi publik.

Kementerian Kesehatan menyebutkan, sudah 21 dari 34 provinsi yang memenuhi syarat untuk penyuntikan vaksin booster nonlansia.

Adapun syarat provinsi bisa melakukan vaksin booster adalah kabupaten/kota sudah mencapai cakupan dosis satu total minimal 70 persen dan cakupan dosis satu lansia minimal 60 persen.

Sebanyak 21 provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Bali, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jambi.

Baca juga: Luhut: Kita Mau Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Varian Omicron Bisa Diturunkan

Namun, apakah intervensi pemerintah melalui vaksinasi booster ini mujarab untuk melawan varian Omicron?

Sebagian besar kasus varian Omicron ini memang menyerang orang yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap.

Hal ini bukan berarti orang yang telah divaksin menjadi lebih rentan terhadap varian Omicron, tetapi orang yang sudah divaksin jumlahnya lebih banyak dari orang yang belum divaksin.

Namun, perlu diketahui bahwa kebanyakan pasien yang dirawat di rumah sakit akibat varian Omicron ternyata merupakan orang-orang yang belum divaksin

Orang yang belum divaksin dan dirawat di rumah sakit jumlahnya enam kali lipat lebih banyak dibandingkan orang yang sudah mendapatkan vaksin.

Baca juga: Kebijakan Buka Pintu Masuk RI di Tengah Ancaman Omicron Aneh dan Inkonsisten

Hal ini menunjukkan bahwa vaksin mampu mengurangi keparahan gejala Covid-19 yang diderita pasien.

Pasien yang sudah mendapatkan vaksin umumnya hanya mengalami gejala ringan atau bahkan tidak bergejala.

Fakta tersebut senada dengan fakta yang disampaikan oleh World Health Organization (WHO), bahwa tingkat mortalitas akibat Covid-19 tetap stabil, tetapi cenderung tinggi pada negara-negara dengan tingkat vaksinasi rendah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com