JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah diminta untuk meninjau ulang penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di sejumlah wilayah di Indonesia. Lemahnya pengawasan, vaksinasi Covid-19 pada anak 6-11 tahun yang belum menyeluruh, dan munculnya varian Omicron menjadi alasannya.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai, penerapan PTM 100 persen terburu-buru. Sebaiknya hal itu dilakukan secara bertahap.
"Misal, lima puluh persen dulu, dua minggu berikutnya naik 75 persen, dua minggu berikutnya kalau evaluasinya aman, tidak ada klaster, warga sekolah taat dengan prokes, baru bisa 100 persen," kata Iman Zanatul Haeri, kepala bidang advokasi P2G, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (13/1/2022).
Baca juga: Pengawasan PTM 100 Persen Dinilai Lemah, Ponsel untuk Scan Peduli Lindungi Dipakai Main TikTok
“P2G berharap Kemdikbudristek meninjau ulang kebijakan PTM 100 persen, khususnya daerah seperti DKI Jakarta termasuk daerah penyangga aglomerasi seperti Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi),” imbuhnya.
Di samping meminta agar PTM 100 persen ditinjau, P2G juga mendesak pemerintah mempercepat vaksinasi Covid-19 pada anak 6-11 tahun yang capaiannya masih belum sebanyak vaksinasi pada anak 12-17 tahun.
Selain itu, vaksinasi dosis ketiga untuk para guru juga dinilai penting.
P2G mengapresiasi keputusan Wali Kota Solo yang menunda PTM 100 persen karena vaksinasi anak 6-11 tahun belum tuntas.
Keputusan Dinas Pendidikan Jawa Barat menunda PTM 100 persen juga dianggap tepat, karena dinilai sebagai langkah yang hati-hati di tengah meningkatnya kasus varian Omicron.
“Guru sebagaimana tenaga kesehatan (nakes) berada di garda depan menghadapi risiko terpapar Covid-19, karena berinteraksi dengan banyak anak setiap hari. Jadi sudah selayaknya guru mendapatkan booster vaksinasi untuk melindungi diri, keluarga, dan peserta didik,” kata Koordinator P2G, Satriwan Salim, dalam keterangan yang sama.
Secara terpisah, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Jumeri mengatakan, PTM terbatas berjalan sesuai skenario.
Dalam skenario itu, satuan pendidikan di wilayah level PPKM 1 dan 2 boleh menggelar sekolah tatap muka setiap hari dengan kapasitas 100 persen, jika wilayah itu telah mencapai target vaksinasi.
"Kami melaksanakan SKB 4 Menteri baru seminggu jalan, sejauh ini PTM terbatas tetap berjalan sesuai skenario," kata Jumeri, Senin lalu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.