Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PTM 100 Persen agar Dikaji Ulang, Khususnya di Jakarta dan Sekitarnya

Kompas.com - 13/01/2022, 14:00 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah diminta untuk meninjau ulang penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di sejumlah wilayah di Indonesia. Lemahnya pengawasan, vaksinasi Covid-19 pada anak 6-11 tahun yang belum menyeluruh, dan munculnya varian Omicron menjadi alasannya.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai, penerapan PTM 100 persen terburu-buru. Sebaiknya hal itu dilakukan secara bertahap.

"Misal, lima puluh persen dulu, dua minggu berikutnya naik 75 persen, dua minggu berikutnya kalau evaluasinya aman, tidak ada klaster, warga sekolah taat dengan prokes, baru bisa 100 persen," kata Iman Zanatul Haeri, kepala bidang advokasi P2G, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (13/1/2022).

Baca juga: Pengawasan PTM 100 Persen Dinilai Lemah, Ponsel untuk Scan Peduli Lindungi Dipakai Main TikTok

“P2G berharap Kemdikbudristek meninjau ulang kebijakan PTM 100 persen, khususnya daerah seperti DKI Jakarta termasuk daerah penyangga aglomerasi seperti Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi),” imbuhnya.

Di samping meminta agar PTM 100 persen ditinjau, P2G juga mendesak pemerintah mempercepat vaksinasi Covid-19 pada anak 6-11 tahun yang capaiannya masih belum sebanyak vaksinasi pada anak 12-17 tahun.

Selain itu, vaksinasi dosis ketiga untuk para guru juga dinilai penting.

P2G mengapresiasi keputusan Wali Kota Solo yang menunda PTM 100 persen karena vaksinasi anak 6-11 tahun belum tuntas.

Keputusan Dinas Pendidikan Jawa Barat menunda PTM 100 persen juga dianggap tepat, karena dinilai sebagai langkah yang hati-hati di tengah meningkatnya kasus varian Omicron.

“Guru sebagaimana tenaga kesehatan (nakes) berada di garda depan menghadapi risiko terpapar Covid-19, karena berinteraksi dengan banyak anak setiap hari. Jadi sudah selayaknya guru mendapatkan booster vaksinasi untuk melindungi diri, keluarga, dan peserta didik,” kata Koordinator P2G, Satriwan Salim, dalam keterangan yang sama.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Jumeri mengatakan, PTM terbatas berjalan sesuai skenario.

Dalam skenario itu, satuan pendidikan di wilayah level PPKM 1 dan 2 boleh menggelar sekolah tatap muka setiap hari dengan kapasitas 100 persen, jika wilayah itu telah mencapai target vaksinasi.

"Kami melaksanakan SKB 4 Menteri baru seminggu jalan, sejauh ini PTM terbatas tetap berjalan sesuai skenario," kata Jumeri, Senin lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com