Pengawasan PTM 100 Persen Dinilai Lemah, Ponsel untuk Scan Peduli Lindungi Dipakai Main TikTok

Kompas.com - 13/01/2022, 13:22 WIB
Guru mengajarkan murid pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di SDN 065 Cihampelas, Bandung, Jawa Barat, Senin (10/1/2022). Pemerintah Kota Bandung mulai melaksanakan PTM 100 persen murid bagi 330 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan yang terverifikasi siap dengan protokol kesahatan yang ketat. ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBIGuru mengajarkan murid pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di SDN 065 Cihampelas, Bandung, Jawa Barat, Senin (10/1/2022). Pemerintah Kota Bandung mulai melaksanakan PTM 100 persen murid bagi 330 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan yang terverifikasi siap dengan protokol kesahatan yang ketat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengawasan terhadap penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di sejumlah wilayah di Indonesia disebut masih lemah.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menemukan beberapa pelanggaran protokol kesehatan di lapangan akibat pengawasan yang minim itu.

“Salah satu SMP di Kepulauan Riau mengalami kesulitan dalam melakukan scan barcode Peduli Lindungi saat masuk sekolah. Akhirnya, karena menghindari kerumunan, beberapa anak masuk sekolah tanpa melakukan scan,” kata Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi P2G, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (13/1/2022).

Baca juga: P2G Temukan Maraknya Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat PTM 100 Persen

“Selain itu, untuk kebutuhan scan barcode anak-anak membawa HP. Ternyata mereka main TikTok di dalam kelas tanpa menggunakan masker. Nah, hal-hal semacam ini perlu dievaluasi,” lanjutnya.

P2G menilai, pelanggaran protokol kesehatan di sekolah terus berlanjut karena kurangnya pengawasan. Karena itu, P2G meminta agar PTM 100 persen dilakukan secara bertahap.

Dinas pendidikan setempat dianggap hanya menerima laporan tertulis mengenai keberlangsungan PTM 100 persen, tetapi jarang atau bahkan tidak pernah turun lapangan.

Guru piket atau Satgas Covid-19 tingkat sekolah juga dinilai tidak selalu aktif melakukan pengawasan dan penyisiran selain pada jam kedatangan dan kepulangan murid. Padahal, pada jam-jam istirahat, misalnya, kerumunan kerap terjadi dan beberapa kantin buka di sekolah, sesuatu yang sebetulnya masih dilarang dalam penerapan PTMT 100 persen.

"Kami meminta dinas pendidikan atau satgas melakukan sidak. Saya yakin, misalnya Disdik DKI atau Satgas Covid-19 DKI sidak ke sekolah-sekolah, akan banyak menemukan pelanggaran SKB 4 Menteri," ujar Sekretaris P2G DKI Jakarta Abdul Rahman dalam keterangan yang sama.

"SKB 4 Menteri di daerah banyak penyimpangan, tetapi tidak ada tindakan yang tegas, baik oleh pusat, Kemdikbud, Kemenag, Kemendagri, Kemenkes, dan pemerintah daerah. Bahkan kami menemukan pelanggaran SKB 4 Menteri sebelumnya, sejak Agustus 2021 PTM Terbatas, sudah banyak sekolah yang buka 100 persen siswa dan masuk setiap hari," tambahnya.

Di tengah mulai naiknya kasus Covid-19 di Indonesia akibat varian Omicron, P2G menyatakan  khawatir jika PTM 100 persen tetap diterapkan seperti ini.

Baca juga: KPAI Sarankan Pemprov DKI Tak Terapkan PTM 100 Persen untuk Tingkat SD

Ia berharap pemerintah konsisten melakukan tes acak ke sekolah-sekolah sebagai upaya antisipasi penularan Covid-19.

"Suasana PTM 100 persen yang mirip kondisi normal jangan sampai membuat kita lengah. Covid-19 dan varian-variannya masih harus tetap diwaspadai. Tes swab acak salah satu cara untuk melacaknya," kata Iman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Nasional
Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Nasional
UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

Nasional
Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Nasional
Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Nasional
Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Nasional
Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Nasional
Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Segera Disidang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Segera Disidang

Nasional
Survei Indo Riset: Prabowo Paling Populer, tapi Ganjar Lebih Disukai Rakyat

Survei Indo Riset: Prabowo Paling Populer, tapi Ganjar Lebih Disukai Rakyat

Nasional
Jokowi: Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali Mulai 23 Mei 2022

Jokowi: Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali Mulai 23 Mei 2022

Nasional
Menko PMK: Calon Jemaah yang Belum Divaksinasi Covid-19 Batal Berangkat Haji

Menko PMK: Calon Jemaah yang Belum Divaksinasi Covid-19 Batal Berangkat Haji

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Hakim Itong Segera Disidang

Berkas Perkara Lengkap, Hakim Itong Segera Disidang

Nasional
KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

Nasional
Cegah Hepatitis Akut Misterius Meluas, Anggota DPR: Kenali Tanda atau Gejalanya

Cegah Hepatitis Akut Misterius Meluas, Anggota DPR: Kenali Tanda atau Gejalanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.