Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengawasan PTM 100 Persen Dinilai Lemah, Ponsel untuk Scan Peduli Lindungi Dipakai Main TikTok

Kompas.com - 13/01/2022, 13:22 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengawasan terhadap penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di sejumlah wilayah di Indonesia disebut masih lemah.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menemukan beberapa pelanggaran protokol kesehatan di lapangan akibat pengawasan yang minim itu.

“Salah satu SMP di Kepulauan Riau mengalami kesulitan dalam melakukan scan barcode Peduli Lindungi saat masuk sekolah. Akhirnya, karena menghindari kerumunan, beberapa anak masuk sekolah tanpa melakukan scan,” kata Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi P2G, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (13/1/2022).

Baca juga: P2G Temukan Maraknya Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat PTM 100 Persen

“Selain itu, untuk kebutuhan scan barcode anak-anak membawa HP. Ternyata mereka main TikTok di dalam kelas tanpa menggunakan masker. Nah, hal-hal semacam ini perlu dievaluasi,” lanjutnya.

P2G menilai, pelanggaran protokol kesehatan di sekolah terus berlanjut karena kurangnya pengawasan. Karena itu, P2G meminta agar PTM 100 persen dilakukan secara bertahap.

Dinas pendidikan setempat dianggap hanya menerima laporan tertulis mengenai keberlangsungan PTM 100 persen, tetapi jarang atau bahkan tidak pernah turun lapangan.

Guru piket atau Satgas Covid-19 tingkat sekolah juga dinilai tidak selalu aktif melakukan pengawasan dan penyisiran selain pada jam kedatangan dan kepulangan murid. Padahal, pada jam-jam istirahat, misalnya, kerumunan kerap terjadi dan beberapa kantin buka di sekolah, sesuatu yang sebetulnya masih dilarang dalam penerapan PTMT 100 persen.

"Kami meminta dinas pendidikan atau satgas melakukan sidak. Saya yakin, misalnya Disdik DKI atau Satgas Covid-19 DKI sidak ke sekolah-sekolah, akan banyak menemukan pelanggaran SKB 4 Menteri," ujar Sekretaris P2G DKI Jakarta Abdul Rahman dalam keterangan yang sama.

"SKB 4 Menteri di daerah banyak penyimpangan, tetapi tidak ada tindakan yang tegas, baik oleh pusat, Kemdikbud, Kemenag, Kemendagri, Kemenkes, dan pemerintah daerah. Bahkan kami menemukan pelanggaran SKB 4 Menteri sebelumnya, sejak Agustus 2021 PTM Terbatas, sudah banyak sekolah yang buka 100 persen siswa dan masuk setiap hari," tambahnya.

Di tengah mulai naiknya kasus Covid-19 di Indonesia akibat varian Omicron, P2G menyatakan  khawatir jika PTM 100 persen tetap diterapkan seperti ini.

Baca juga: KPAI Sarankan Pemprov DKI Tak Terapkan PTM 100 Persen untuk Tingkat SD

Ia berharap pemerintah konsisten melakukan tes acak ke sekolah-sekolah sebagai upaya antisipasi penularan Covid-19.

"Suasana PTM 100 persen yang mirip kondisi normal jangan sampai membuat kita lengah. Covid-19 dan varian-variannya masih harus tetap diwaspadai. Tes swab acak salah satu cara untuk melacaknya," kata Iman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com