Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi VII DPR Harap BRIN Jaga Independensi Eijkman

Kompas.com - 12/01/2022, 16:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mengingatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) agar tetap menjaga independensi Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman.

PRBM Eijkman disebut sebagai lembaga riset yang perlu menjaga independensinya dari pihak manapun.

PRBM Eijkman sebelumnya bernama Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman. Namun, karena melebur ke BRIN, LBM Eijkman berganti nama.

Baca juga: Diwarnai Interupsi, Rapat Komisi VII Bahas Polemik Peleburan Eijkman Ditunda

"Oh kita harus kembali lagi kepada hakikat daripada lembaga riset bahwa lembaga riset itu harus memiliki independensi, memiliki keleluasaan dalam melakukan riset-riset itu," kata Eddy saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/1/2022).

Hal itu disampaikan Eddy ketika ditanya soal kekhawatiran sejumlah pihak akan independensi Eijkman setelah melebur ke BRIN. Menurut Eddy, PRBM Eijkman perlu menjaga agar terhindar dari komersialisasi bahkan birokrasi ketika bergabung ke pemerintah.

"Sehingga fungsi riset ini bisa dijalankan, jadi memang butuh kekhususan, perlu pemahaman terkait riset ini ke depannya," ujar dia.

Dia meyakini, BRIN juga akan menjaga independensi Eijkman dalam melakukan sejumlah riset.

Atas hal itu, dia berharap peleburan Eijkman ke BRIN tak akan menghambat, apalagi membuat riset nasional menjadi tersendat.

Eddy juga mengomentari pemberhentian ratusan peneliti Eijkman akibat dampak peleburan. Menurut dia, hal itu harus menjadi perhatian BRIN terutama bagi para peneliti yang merupakan tenaga honorer.

Ia tak ingin mereka lantas tak memiliki pekerjaan setelah diberhentikan.

Baca juga: Kepala BRIN: Kita Sudah Punya Mekanisme untuk Peneliti Eijkman

"Kita paham hal tersebut dari aspek legalitas, tetapi yang kami ingin tegaskan bahwa mereka itu bukan tenaga kerja yang sifatnya gampang untuk dicarikan substitusinya. Sehingga harus ada aspek penghargaan, penghargaan terhadap mereka-mereka untuk tetap bisa jadi ilmuwan dan periset," harap Eddy.

Peleburan LBM Eijkman ke BRIN hingga kini masih menjadi sorotan. Atas integrasi itu, sebanyak 113 tenaga honorer LBM Eijkman tidak diperpanjang kontraknya atau diberhentikan.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala PRBM Eijkman Wien Kusharyoto.

"(Sebanya) 113 orang, sekitar 71 adalah tenaga honorer periset," kata Wien pada 2 Januari 2022.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com