Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Pelaku Pelanggaran HAM Duduki Jabatan Strategis, Jokowi Diminta Evaluasi

Kompas.com - 12/01/2022, 16:56 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi pemberian jabatan terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Desakan ini menyusul banyaknya pelaku pelanggaran HAM yang merapat di pemerintahan.

"Presiden Joko Widodo harus segera mengevaluasi pemberian jabatan pada pelaku pelanggaran HAM dengan mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik," ujar peneliti Elsam Miftah Fadhli dalam keterangan tertulis, Rabu (12/1/2022).

Pemberian jabatan strategis belakangan ini tengah mengemuka. Terbaru, eks anggota Tim Mawar Mayjen Untung Budiharto baru saja resmi mengemban jabatan Panglima Kodam (Pangdam) Jaya.

Baca juga: Mayjen Untung Budiharto Resmi Jabat Pangdam Jaya

Langkah ini mengisi serangkaian promosi jabatan eks Tim Mawar di beberapa kementerian, yakni, Deputi Bidang Koordinasi Dalam Negeri Kemenko Polhukam Brigjen TNI Djaka Budhi Utama.

Selanjutnya, beberapa nama di Kementerian Pertahanan, yakni Dadang Hendrayudha sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan hingga Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan.

Miftah menyebut, sampai saat ini 13 korban Tim Mawar masih belum ditemukan dan diketahui nasibnya.

Sementara para pelaku yang sudah divonis pengadilan malah diberikan jabatan.

Bahkan, karier Untung Budiharto dan beberapa eks Tim Mawar lain yang gemilang di era Jokowi kian mempertegas bahwa agenda reformasi birokrasi sejak 1998 telah dikooptasi oleh kelompok pro-impunitas yang menghambat proses penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca juga: Panglima Angkat Eks Tim Mawar Jadi Pangdam Jaya, Kontras: TNI Tak Hormati Putusan Hakim

Menurutnya, pengisian jabatan publik oleh eks Tim Mawar merupakan sinyalemen menguatnya politik balas budi yang kontradiktif dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Walhasil, kata dia, pemerintah sama sekali tidak melihat rekam jejak para pelanggar HAM dan aspek keadilan bagi korban.

"Semestinya, rekam jejak keterlibatan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sudah cukup untuk menjadi pertimbangan agar tidak menempatkan figur-figur yang bermasalah di dalam pemerintahan," tegas Miftah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Nasional
Cerita Kontingen TNI AU 'Air Drop' Logistik di Gaza: 'Warning' Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Cerita Kontingen TNI AU "Air Drop" Logistik di Gaza: "Warning" Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Nasional
PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

Nasional
Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku 'Kakak Saya Jenderal' Berujung Diusut Puspom TNI

Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku "Kakak Saya Jenderal" Berujung Diusut Puspom TNI

Nasional
Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Nasional
Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Nasional
RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com