Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Efektivitas Vaksin Booster yang Heterolog Lebih Tinggi daripada yang Homolog

Kompas.com - 11/01/2022, 19:56 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, beberapa penelitian menunjukkan, efektivitas vaksin booster yang heterolog atau jenis vaksin berbeda dari dosis pertama dan dosis kedua lebih tinggi dibandingkan vaksin booster homolog atau vaksin sejenis.

"Vaksin booster heterelog dengan kombinasi jenis berbeda menunjukan peningkatan antibodi relatif sama bahkan lebih baik dari vaksin booster homolog, jenis yang sama," kata Budi dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (11/1/2022).

Budi mengatakan, hasil penelitian di dalam negeri dan luar negeri juga menunjukkan bahwa pemberian vaksin booster setengah dosis dapat meningkatkan antibodi yang lebih baik dari vaksin lengkap atau dosis kedua.

Baca juga: Menkes Budi Sebut Penerima Vaksin Sinovac Bisa Dapatkan Booster Pfizer dan AstraZeneca

"Dan memberikan dampak KIPI ringan," ujarnya.

Budi kemudian menjelaskan ada penambahan kombinasi jenis vaksin Covid-19 sebagai vaskin booster. Berbeda dari rekomendasi BPOM, ia mengatakan, penerima vaksin primer dengan vaksin Sinovac boleh menggunakan vaksin Pfizer setengah dosis sebagai vaksin booster.

"Yang pertama, untuk vaksin primer Sinovac atau vaksin pertama dan kedua Sinovac kita akan berikan vaksin booster-nya setengah dosis Pfizer," ucapnya.

Selain itu, untuk penerima vaksin Sinovac dosis lengkap, juga dapat menggunakan setengah dosis vaksin AstraZeneca sebagai vaksin booster.

"Alternatif ketiga vaksin primer AstraZeneca, dua kali AstraZeneca, kita akan berikan vaksin booster-nya setengah dosis Moderna," kata Budi.

Budi mengatakan, kombinasi tersebut berdasarkan hasil riset dan penelitian dari peneliti di dalam negeri dan luar negeri.

"Sekali lagi kami sampaikan ini adalah kombinasi awal dari rezim vaksin booster yang akan diberikan berdasarkan ketersediaan yang ada dan hasil riset yang sudah disetujui oleh BPOM dan ITAGI yang nantinya bisa berkembang," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com