Kata Hasto, Megawati Anggap Pemberhentian Ratusan Honorer Lembaga Eijkman Sudah Konsekuensi

Kompas.com - 07/01/2022, 17:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan, peleburan Lembaga Eijkman ke BRIN yang menyebabkan ratusan honerer berhenti adalah konsekuensi perundang-undangan.

"Di dalam upaya mengkonsolidasikan lembaga riset ini mengandung beberapa konsekuensi di situ sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan respons Megawati, saat ditemui di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jumat (7/1/2022).

"Tetapi bukan untuk menihilkan lembaga-lembaga itu, tetapi justru untuk memperkuat agar penelitian berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara," sambungnya.

Lebih lanjut, kata Hasto, Megawati meminta dipahami terlebih dahulu bahwa BRIN dirancang dengan politic research untuk mempercepat Indonesia berdikari dalam ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi.

Baca juga: Ironi Ilmuwan Pasca-peleburan BRIN: Yang Mengabdi, yang Terpaksa Angkat Kaki...

Oleh karenanya, semangat riset untuk kemandirian bangsa dan kedaulatan perekonomian diperlukan.

Hasto juga menyinggung masalah profesionalitas dari peneliti.

"BRIN dirancang dengan politic research untuk mempercepat kita berdikari dengan ilmu pengetahuan riset dan inovasi. Tentu saja syarat-syarat profesionalitas, adanya spirit untuk riset untuk kemandirian bangsa, riset untuk kedaulatan perekonomian kita, itu yang diperlukan," tuturnya.

Di sisi lain, kata Hasto, PDI-P akan mendorong anggotanya di DPR untuk mengingatkan BRIN mengutamakan dialog dalam mengupayakan Indonesia berdikari lewat riset dan inovasi.

Baca juga: Tak Ada Surat, Lisan Begitu Saja dari BRIN, Tanggal 1 Harus Hengkang Semuanya

"Agar BRIN mensosialisasikan berbagai rencana-rencana strategis melalui kegiatan riset dan inovasi itu. Tanpa riset dan inovasi, tanpa ilmu pengetahuan, nonsense kita bisa menjadi bangsa yang besar," pungkas Hasto.

Sebelumnya diberitakan, 113 tenaga honorer yang merupakan peneliti dan non peneliti di Lembaga Eijkman diberhentikan. 71 di antaranya merupakan peneliti muda.

Hal itu terjadi setelah peleburan Lembaga itu ke dalam tubuh BRIN.

Kini, setelah bergabung dalam BRIN, Lembaga Eijkman berganti nama menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 31 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bisakah Polisi Menangkap Tanpa Ada Bukti?

Bisakah Polisi Menangkap Tanpa Ada Bukti?

Nasional
Tanggal 30 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tempat yang Tidak Boleh Dimasuki Penyidik dalam KUHAP

Tempat yang Tidak Boleh Dimasuki Penyidik dalam KUHAP

Nasional
Saksi Ungkap Kakak Bupati Langkat Pengusaha Jagung yang Ikut Tender Proyek Infrastruktur

Saksi Ungkap Kakak Bupati Langkat Pengusaha Jagung yang Ikut Tender Proyek Infrastruktur

Nasional
Otoritas Perlindungan Data Pribadi Dinilai Tak Leluasa jika di Bawah Kemenkominfo

Otoritas Perlindungan Data Pribadi Dinilai Tak Leluasa jika di Bawah Kemenkominfo

Nasional
Otoritas Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kementerian Dikhawatirkan Rentan Terpengaruh Politik

Otoritas Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kementerian Dikhawatirkan Rentan Terpengaruh Politik

Nasional
JPU Pertanyakan Peran Kakak Bupati Langkat: Kepala Desa Bisa Atur Kadis hingga Ganti Pejabat

JPU Pertanyakan Peran Kakak Bupati Langkat: Kepala Desa Bisa Atur Kadis hingga Ganti Pejabat

Nasional
KPK Duga Wali Kota Ambon Ikut Campur Tentukan Pemenang Lelang

KPK Duga Wali Kota Ambon Ikut Campur Tentukan Pemenang Lelang

Nasional
Hakim Ingatkan Saksi Kasus Korupsi di Langkat: Tak Usah Berpikir Selamatkan Siapa-siapa

Hakim Ingatkan Saksi Kasus Korupsi di Langkat: Tak Usah Berpikir Selamatkan Siapa-siapa

Nasional
Saksi Sebut Kakak Bupati Langkat Sewa Perusahaan agar Dapat Tender Proyek

Saksi Sebut Kakak Bupati Langkat Sewa Perusahaan agar Dapat Tender Proyek

Nasional
Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

Nasional
Pengacara Duga Ada 'Sosok Besar' yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

Pengacara Duga Ada "Sosok Besar" yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

Nasional
Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Langkat Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur

Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Langkat Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur

Nasional
Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.