Menlu Retno: RI Perkuat Perundingan Perbatasan Laut dan Darat di 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan, pemerintah akan memperkuat upaya perundingan perbatasan laut dan darat dengan negara lain di tahun 2022.

Dia mengungkapkan, sepanjang 2021, pemerintah telah melakukan 17 perundingan perbatasan dengan Filipina, Malaysia, Palau, dan Vietnam.

"Untuk 2022, upaya akselerasi intensitas perundingan perbatasan baik darat maupun maritim akan terus ditingkatkan," ujar Retno dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Kamis (6/1/2022).

Baca juga: Menlu: RI Tolak Klaim Batas Maritim yang Tak Punya Dasar Hukum Internasional

Retno menuturkan, untuk batas maritim, pemerintah berupaya menyelesaikan perundingan dengan Malaysia tentang perjanjian batas laut teritorial di segmen laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan.

Kemudian, dengan Palau, pemerintah akan melanjutkan perundingan di tingkat tim teknis untuk garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan target tercapai kesepakatan parsial.

Selain itu, ada dua rencana perundingan yang akan dilaksanakan pemerintah dengan Filipina. Pertama, memulai perundingan penetapan batas landas kontinen di tim teknis. Kedua, menindaklanjuti kesepakatan untuk menetapkan batas landas kontinen dan ZEE dalam dua garis batas berbeda.

"Dengan Vietnam, melanjutkan perundingan di tingkat tim teknis untuk memperoleh kesepakatan garis batas ZEE," jelasnya.

Adapun perundingan perbatasan darat akan diprioritaskan dengan Malaysia dan Timor Leste.

Retno mengatakan, pemerintah akan berupaya menyelesaikan demarkasi "Outstanding Boundary Problems Easter Sector", termasuk Pulau Sebatik, dengan Malaysia.

Sementara itu, dengan Timor Leste, pemerintah akan menyelesaikan dua "Unresolved Segments" yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati pada 2019.