Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beredar Video Rombongan Presiden Jokowi Beri Jalan untuk Ambulans, Ini Penjelasan Istana

Kompas.com - 06/01/2022, 05:25 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah video yang beredar di media sosial menangkap momen saat iring-iringan rombongan Presiden Joko Widodo tampak memberikan kesempatan kepada mobil ambulans yang melintas.

Dalam video itu, ambulans tampak melaju dari arah yang berlawanan dengan rombongan presiden.

Di sisi yang berbeda, tampak rombongan presiden yang lengkap dengan pengawalan paspampres, mobil patwal serta voorijder menepi dan memperlambat laju jalannya kendaraan yang digunakan.

Sehingga ambulans pun dapat melaju dengan lancar.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres Jabatan Wakil Mendagri

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membenarkan kejadian itu.

Menurut dia, kondisi itu terjadi hari ini, Rabu (5/1/2022) saat rombongan Presiden Jokowi sedang menempuh perjalanan dari Solo menuju Kabupaten Grobogan.

"(Kejadiannya) Hari ini dari Solo menuju Grobogan," katanya saat dikonfirmasi Kompas.com.

Menurut Heru, keberadaan ambulans memang harus diutamakan.

"Saat itu ada ambulans dari lawan arah. Dan tentunya ambulans harus diutamakan," tambahnya.

Baca juga: Viral Spion Warga Dirusak Paspampres, Apa Sanksi jika Halangi Konvoi Presiden?

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi bertolak menuju Provinsi Jawa Tengah (Jateng), dalam rangka kunjungan kerja pada Rabu.

Dalam kunjungan kali ini, Presiden menyapa warga Sragen, Grobogan, Blora dan Kota Semarang antara lain untuk meninjau vaksinasi Covid-19 dan membagikan bantuan tunai bagi pedagang kaki lima.

Turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju Jawa Tengah adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com