Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maju Mundur Pelaksanaan Muktamar NU dan Surat 9 Kiai Sepuh...

Kompas.com - 22/12/2021, 06:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Hal ini ditegaskan melalui penandatanganan sebanyak 27 PWNU se-Indonesia pada Sabtu (20/11/2021).

Ke-27 pengurus PWNU tersebut yakni berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Aceh, Sumut, Sumsel, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, dan Kalbar.

Kemudian, ada pula yang berasal dari Bali, NTT, NTB, Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulut, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua Barat.

Surat 9 kiai sepuh

Sementara itu, dinamika penentuan tanggal pelaksanaan Muktamar ke-34 NU terus berlanjut dengan adanya sembilan kiai sepuh berkirim surat ke PBNU untuk menunda Muktamar hingga akhir Januari 2022.

"Karena itu idealnya Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama dilaksanakan pada akhir Januari 2022 bertepatan dengan Harlah NU ke-96," demikian salah satu butir kesepakatan para kiai sepuh tersebut yang dikutip Kamis (25/11/2021).

Baca juga: 3.288 Personel Amankan Muktamar NU, Begini Skemanya

Surat itu terdiri dari dua halaman yang merupakan hasil pertemuan para masyayikh tertanggal 24 November 2021.

Surat dari sembilan kiai sepuh itu sempat didukung oleh Ketua Panitia Muktamar ke-34 NU, Imam Aziz.

Ia mengaku mendukung saran agar Muktamar diundur hingga Januari 2022. Sebab, ia menilai persiapan panitia apabila Muktamar digelar dalam waktu dekat tidak akan berjalan optimal.

"Kami akan lebih senang kalau diundur. Dari sisi persiapan juga memang mepet ya," kata Imam saat dihubungi, Jumat (26/11/2021).

Menurut dia, saat ini panitia harus membangun sejumlah infrastruktur di pondok pesantren. Hal itu, kata dia, membuat panitia membutuhkan kerja keras.

Baca juga: Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Ujaran Kebencian, Faizal Assegaf: Tak Ada Larangan Mengkritik NU

Menyikapi berbagai usulan mengenai waktu pelaksanaan, Ketua Umum PBNU mengaku dirinya dan jajaran bakal menggelar rapat penentuan tanggal Muktamar.

Ia menuturkan, rapat itu bakal digelar rentang waktu pekan awal Desember 2021.

"Minggu-minggu ini kita akan adakan rapat dahulu bersama Jajaran kepengurusan PBNU," kata Said dalam keterangannya, Senin (29/11/2021).

Hingga akhirnya terbit surat resmi pada tanggal 15 Desember 2021 yang menyatakan Muktamar ke-34 NU jatuh pada tanggal 23-24 Desember 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com