Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Lakukan Pengetatan Kebijakan

Kompas.com - 21/12/2021, 17:55 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya akan melakukan pengetatan jika terdapat indikasi lonjakan kasus Covid-19.

"Kami akan memulai melakukan pengetatan ketika kasusnya melebihi 500 dan 1.000 kasus per hari," ungkap Luhut, dalam konferensi pers daring, Senin (20/12/2021).

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga berencana menambah masa karantina pelaku perjalanan luar negeri yang baru tiba di Indonesia dari sepuluh menjadi 14 hari. Hal ini dilakukan untuk mencegah meluasnya penyebaran varian Omicron.

Kemudian, akan dilakukan pula pengetatan pintu masuk kedatangan masyarakat dari luar negeri dan penambahan tempat karantina pelaku perjalanan luar negeri yang baru tiba di Indonesia.

Baca juga: Bandara Juanda Disiapkan Jadi Pintu Masuk Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Tak hanya itu, sebut Luhut, pemerintah akan menambah daftar negara yang warganya sementara dilarang masuk ke Tanah Air.

"Pemerintah akan melakukan penambahan negara United Kingdom (UK), Norwegia, dan Denmark. Kami menghapus Hongkong dalam daftar tersebut untuk mempertimbangkan penyebaran kasus Omicron yang cepat di ketiga negara," ucapnya.

Sebagai langkah lebih lanjut, Luhut pun meminta seluruh pihak untuk tidak panik dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Adapun prokes tersebut harus sesuai imbauan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama (6M).

Baca juga: Pengelola Ancol Imbau Pengunjung Patuhi Prokes dan Aturan Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Selain taat prokes, Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali itu juga mewanti-wanti masyarakat untuk menunda perjalanan ke luar negeri jika tidak memiliki kepentingan mendesak.

Penerapan PPKM level

Untuk diketahui, hingga saat ini pemerintah masih menerapkan PPKM level guna mencegah lonjakan kasus.

Meski situasi pandemi diklaim masih terkendali, Luhut mengingatkan bahwa kondisi yang sudah baik itu bisa tiba-tiba berubah.

"Ingat angka kasus bisa melonjak dalam waktu satu minggu saja. Sebagaimana pengalaman kita pada Juli lalu," imbuhnya.

Baca juga: Menjelang Libur Nataru Muncul Varian Baru Omicron, Ada Apa?

Terlebih, kata dia, saat ini sudah ada tiga kasus positif varian Omicron di Indonesia. Kasus pertama diumumkan pemerintah pada Kamis (16/12/2021) dan dua kasus lainnya diumumkan dua hari setelahnya.

Kasus Omicron pertama yang ditemukan di Indonesia berasal dari petugas kebersihan di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Jakarta. Petugas kebersihan berinisial N ini terpapar dari warga negara Indonesia (WNI) yang baru pulang dari Nigeria dan dikarantina di Wisma Atlet.

Sementara itu, dua kasus lainnya merupakan hasil penelitian dari lima kasus probable Omicron. Pasien kasus kedua ini adalah WNI laki-laki berinisial IKWJ yang memiliki riwayat perjalanan dari Amerika Selatan (AS).

Baca juga: Omicron Menyebar Cepat di AS, Kini Dominan Capai 73,2 Persen Kasus Covid-19

Halaman:


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com