Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Akan Dalami Dugaan Penyelundupan Pekerja Migran Ilegal dalam Kecelakaan Kapal di Malaysia

Kompas.com - 20/12/2021, 15:33 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengungkapkan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan melakukan pendalaman atas penyelundupan pekerja migran ilegal Indonesia di perairan Johor Bahru, Malaysia.

Adapun kapal yang diduga ditumpangi sekitar 50 warga negara Indonesia (WNI) sebagai pekerja migran ilegal mengalami kecelakaan dalam perjalanannya dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ke Johor Bahru, Malaysia, Rabu (15/12/2021).

Namun, sebelum melakukan penyelidikan, pihaknya akan lebih dahulu fokus kepada pencarian korban hilang.

“Kita belum melihat ke sana, tapi bagaimana kita lebih melihat kepada menolong korban ya. Kita belum melihat statusnya, tentu nanti ke arah sana (peneyelundupan),” kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/12/2021).

Baca juga: Pekerja Migran Ilegal Indonesia Jadi Korban Kapal Karam di Malaysia, Libatkan Sindikat Penyelundupan Orang

Menurut dia, pihaknya juga akan mencari tahu terkait proses penyelundupan migran ilegal dari Indonesia ke Malaysia.

“Kita akan lihat proses mereka atau proses pengiriman, siapa yang mengirimkan mereka ke sana itu nanti,” tegas dia.

Ia menjelaskan, saat ini sedang dilakukan identifikasi terhadap sejumlah korban yang meninggal dunia.

Kemudian, jenazah tersebut akan dikembalikan ke pihak keluarga masing-masing.

Sementara itu, bagi korban yang ditemukan selamat akan diproses terkait proses mereka bisa dianggap sebagai migran ilegal masuk ke Malaysia.

“Nanti para korban yang selamat tentu kita akan mencari informasi bagaimana proses mereka, sehingga oleh pemerintah Malaysia dianggap sebagai ilegal,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyebut jumlah WNI yang meninggal dalam kecelakaan kapal di laut Malaysia bertambah menjadi 21 orang.

Baca juga: Pekerja Migran Ilegal Jadi Korban Kapal Karam di Malaysia: Menguak Mafia dan Sindikat Penyelundup Manusia

Benny menjelaskan, pihaknya telah membentuk tim investigasi khusus untuk mencari fakta seputar kecelakaan kapal tersebut.

Tim investigasi itu dipimpin oleh Irjen Ahmad Kartiko yang menjadi Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI dan mulai beroperasi mulai besok, Minggu (19/12/2021).

“Besok mereka berangkat ke Tanjung Pinang dan tentu mudah-mudahan dari investigasi menyeluruh ini kita bisa memastikan siapa bandar, siapa pengusaha, apakah melibatkan oknum-oknum yang dekat dengan kekuasaan,” kata Benny di Gedung BP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (18/12/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com