Jadi Syarat Ajukan Capres, Bagaimana Awalnya Presidential Threshold Ada?

Dengan dasar tersebut, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25 persen kursi di DPR atau 20 persen suara sah nasional dalam Pileg.

Ketika itu hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Jokowi-JK berhasil menjadi pemenang dengan perolehan suara 53,15 persen, mengungguli Prabowo-Hatta yang mendulang suara 46,85 persen.

3. Pilpres 2019

Besaran presidential threshold kembali berubah pada Pilpres 2009.

Ketentuan tentang ambang batas itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 222 UU itu menyebutkan, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Baca juga: Presidential Threshold Memperkuat Sistem Pemerintahan di Indonesia

Adapun pada pilpres tahun 2004, 2009, dan 2014, digunakan perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada hasil pileg yang dilaksanakan sebelumnya sebagai presidential threshold. Pada ketiga gelaran pilpres itu, pileg dilaksanakan beberapa bulan sebelum pilpres.

Sementara, pada Pilpres 2019, ambang batas yang digunakan adalah perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR periode sebelumnya.

Hal ini karena pelaksaan pilpres dan pileg dilaksanakan serentak pada April 2019.

Pilpres 2019 kembali diikuti oleh 2 pasangan calon yakni Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno.

Jokowi-Ma'ruf tampil sebagai pemenang dengan perolehan suara 55,50 persen mengalahkan Prabowo-Sandiaga yang mengantongi 44,50 persen suara.

4. Hapus calon independen

Sejak diberlakukan, presidential threshold menuai pro dan kontra.

Sebagian pihak menilai bahwa keberadaan presidential threshold membatasi demokrasi. Sebab, tidak ada lagi calon presiden independen.

Ketentuan tentang presidential threshold dalam UU Pemilu bahkan telah berulang kali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Terbaru, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo melayangkan gugatan terkait ketentuan tersebut. Dalam permohonannya, Gatot meminta hakim MK membatalkan ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Baca juga: UU Pemilu Tak Akan Direvisi untuk Wacana Presidential Threshold, Puan Minta Keputusan DPR Dihormati

Pasal tentang ambang batas itu dinilai telah menghilangkan hak konstitusional setiap warga bangsa untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin bangsa.

"Karena telah mengakibatkan pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya calon pemimpin bangsa (presiden dan wakil presiden) yang dihasilkan partai politik peserta pemilihan umum," bunyi permohonan Gatot ke MK.