Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Target Prevalensi Stunting 14 Persen Ambisius, namun Harus Dihadapi

Kompas.com - 14/12/2021, 12:12 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, target menurunkan angka prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024 cukup ambisius tetapi harus dihadapi oleh semua pihak.

Ma'ruf beralasan, angka prevalensi stunting di Indonesia saat ini tercatat sekitar 27 persen sehingga hanya tersisa waktu tiga tahun untuk mencapai target 14 persen pada 2024.

"Untuk mencapai target 14 persen pada tahun 2024, kita hanya punya waktu kurang dari 3 tahun lagi. Target yang cukup ambisius dalam sisa waktu yang singakat ini adalah tantangan besar namun harus kita hadapi bersama," kata Ma'ruf saat membuka acara Forum Nasional Stunting yang disiarkan akun YouTube BKKBN Official, Selasa (14/12/2021).

Baca juga: Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

Ma'ruf menekankan, persoalan stunting ini bukanlah persoalan masa kini, tetapi juga masa depan karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa.

"Bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045 kalau modal dasarnya, yaitu anak-anak bangsa, mengalami stunting, terganggu perkembangan kognitif dan kesehatannya," ujar dia.

Ma'ruf yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting itu pun menyampaikan sejumlah hal yang mesti dilakukan guna mencapai target penurunan stunting.

Pertama, Ma'ruf menegaskan pentingnya komitmen yang kuat dari seluruh aktor pelaksana untuk menggerakkan dan mengarahkan upaya terbaiknya untuk mempercepat penurunan stunting.

Ia menuturkan, komitmen ini mencakup komitmen untuk menetapkan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas utama pembangunan, komitmen untuk mengoptimalkan monilisasi sumber daya, serta komitmen untuk menguatkan koordinasi pemantauan dan evaluasi untuk memastikan program berjalan dengan baik.

Kedua, Ma'ruf meminta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo selaku ketua pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk menguatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, hingga desa/kelurahan.

"Pelibatan dan kerja kolaboratif di seluruh tingkatan pemerintahan sangat penting untuk mengawal konvergensi program atau kegiatan dalam upaya mencapai target penurunan stunting," kata Ma'ruf.

Ketiga, kementerian dan lembaga diminta untuk memastikan agar sumber daya yang diperlukan untuk perepatan penurunan stunting tersedia dan terjangkau hingga kelompok sasaran.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pun diminta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting ini serta megnatasi isu yang menghambat percepatan tersebut.

Baca juga: Bantu Turunkan Angka Stunting, Tanoto Foundation Hibahkan Rp 2,8 Miliar kepada Unicef Indonesia

Keempat, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk memastikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas di daerahnya masing-masing didukung dengan sumber daya yang mencukupi.

Mantan ketua Majelis Ulama Indonesia itu juga mengajak para akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta, dan media untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

"Dalam menyongsong masa depan, kita harus optimis namun tidak boleh lengah. anak-anak bangsa adalah bagian dari masa kini dan masa depan, sekarang kita rawat mereka, kelak mereka yg merawat bangsa," ujar Ma'ruf menutup sambutannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com