Salin Artikel

Wapres: Target Prevalensi Stunting 14 Persen Ambisius, namun Harus Dihadapi

Ma'ruf beralasan, angka prevalensi stunting di Indonesia saat ini tercatat sekitar 27 persen sehingga hanya tersisa waktu tiga tahun untuk mencapai target 14 persen pada 2024.

"Untuk mencapai target 14 persen pada tahun 2024, kita hanya punya waktu kurang dari 3 tahun lagi. Target yang cukup ambisius dalam sisa waktu yang singakat ini adalah tantangan besar namun harus kita hadapi bersama," kata Ma'ruf saat membuka acara Forum Nasional Stunting yang disiarkan akun YouTube BKKBN Official, Selasa (14/12/2021).

Ma'ruf menekankan, persoalan stunting ini bukanlah persoalan masa kini, tetapi juga masa depan karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa.

"Bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045 kalau modal dasarnya, yaitu anak-anak bangsa, mengalami stunting, terganggu perkembangan kognitif dan kesehatannya," ujar dia.

Ma'ruf yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting itu pun menyampaikan sejumlah hal yang mesti dilakukan guna mencapai target penurunan stunting.

Pertama, Ma'ruf menegaskan pentingnya komitmen yang kuat dari seluruh aktor pelaksana untuk menggerakkan dan mengarahkan upaya terbaiknya untuk mempercepat penurunan stunting.

Ia menuturkan, komitmen ini mencakup komitmen untuk menetapkan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas utama pembangunan, komitmen untuk mengoptimalkan monilisasi sumber daya, serta komitmen untuk menguatkan koordinasi pemantauan dan evaluasi untuk memastikan program berjalan dengan baik.

Kedua, Ma'ruf meminta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo selaku ketua pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk menguatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, hingga desa/kelurahan.

"Pelibatan dan kerja kolaboratif di seluruh tingkatan pemerintahan sangat penting untuk mengawal konvergensi program atau kegiatan dalam upaya mencapai target penurunan stunting," kata Ma'ruf.

Ketiga, kementerian dan lembaga diminta untuk memastikan agar sumber daya yang diperlukan untuk perepatan penurunan stunting tersedia dan terjangkau hingga kelompok sasaran.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pun diminta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting ini serta megnatasi isu yang menghambat percepatan tersebut.

Keempat, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk memastikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas di daerahnya masing-masing didukung dengan sumber daya yang mencukupi.

Mantan ketua Majelis Ulama Indonesia itu juga mengajak para akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta, dan media untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

"Dalam menyongsong masa depan, kita harus optimis namun tidak boleh lengah. anak-anak bangsa adalah bagian dari masa kini dan masa depan, sekarang kita rawat mereka, kelak mereka yg merawat bangsa," ujar Ma'ruf menutup sambutannya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/14/12123531/wapres-target-prevalensi-stunting-14-persen-ambisius-namun-harus-dihadapi

Terkini Lainnya

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke