Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi VIII Minta Pemerintah Relokasi Warga Terdampak Erupsi Semeru

Kompas.com - 13/12/2021, 12:22 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta agar pemerintah beserta para pemangku kepentingan kompak bergerak guna melakukan relokasi permukiman masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Pasalnya, Yandri mengungkapkan bahwa semua masyarakat terdampak erupsi yang rumahnya rusak, kompak mengatakan tidak ingin kembali ke rumah lamanya.

Adapun hal tersebut didapatkan Yandri saat berkunjung ke lokasi pengungsian erupsi Gunung Semeru bersama dengan sejumlah anggota Komisi VIII DPR.

Baca juga: TNI AD Fokus Cari Korban Hilang akibat Erupsi Semeru di 2 Lokasi Berbeda

Itu diungkapkan Yandri saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Senin (13/12/2021). 

Yandri menuturkan, dirinya dan sejumlah anggota DPR memasuki tenda untuk berbicara dengan para pengungsi. Lalu, dia bertanya ke para pengungsi apa mau kembali ke rumah yang kini terdampak.

"'Tidak Pak, mohon pemerintah itu merelokasi kami. Pindah Pak, kami sudah enggak sanggup untuk tinggal di tempat yang semula'," kata Yandri menirukan jawaban pengungsi. 

Usai menyampaikan aspirasi para pengungsi, Yandri berharap pemerintah mampu mewujudkan keinginan agar warga direlokasi ke tempat yang lebih baik.

"Oleh karena itu, saya kira wujud kehadiran Negara, bapak Kepala BNPB, kita harus melakukan ini dengan seikhlas hati. Sehingga keinginan para pengungsi erupsi Gunung Semeru itu benar-benar bisa terwujud," harap dia.

Menurutnya, langkah dan upaya pemerintah untuk merelokasi warga terdampak ke tempat yang lebih aman merupakan salah satu wujud kehadiran Negara.

Untuk itu, ia menyambut positif segala upaya pemerintah terkait penanganan dampak erupsi Gunung Semeru, salah satunya relokasi rumah warga.

Baca juga: UPDATE Korban Erupsi Semeru: 46 Orang Meninggal Dunia, 9 Orang Hilang

Di sisi lain, Yandri menambahkan bahwa Bupati Lumajang Thoriqul Haq juga mengaku telah memetakan lokasi yang bakal dijadikan tempat relokasi warga terdampak erupsi.

"Pak Thoriq itu, dari sisi kesiapan pemerintah daerah sudah siap Pak, tinggal nanti kalau lahannya itu lahannya Perhutani. Kemarin juga sudah ditunjuk Pak Bupati kira-kira di sini, Pak Kepala, kalau mau direlokasi di sini sini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Yandri mengaku bakal menindaklanjuti hasil kunjungan kerja ke pengungsian erupsi Gunung Semeru dalam rapat kerja gabungan di Komisi VIII.

Menurut dia, terkait relokasi warga terdampak erupsi Gunung Semeru dibutuhkan keterlibatan pemerintah, pemangku kepentingan dan DPR agar kehadiran Negara menjadi tepat waktu dan tepat sasaran.

Sebelumnya, diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mulai mencari lokasi untuk tempat relokasi warga terdampak erupsi Gunung Semeru.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com