Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi VIII Minta Pemerintah Relokasi Warga Terdampak Erupsi Semeru

Kompas.com - 13/12/2021, 12:22 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta agar pemerintah beserta para pemangku kepentingan kompak bergerak guna melakukan relokasi permukiman masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Pasalnya, Yandri mengungkapkan bahwa semua masyarakat terdampak erupsi yang rumahnya rusak, kompak mengatakan tidak ingin kembali ke rumah lamanya.

Adapun hal tersebut didapatkan Yandri saat berkunjung ke lokasi pengungsian erupsi Gunung Semeru bersama dengan sejumlah anggota Komisi VIII DPR.

Baca juga: TNI AD Fokus Cari Korban Hilang akibat Erupsi Semeru di 2 Lokasi Berbeda

Itu diungkapkan Yandri saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Senin (13/12/2021). 

Yandri menuturkan, dirinya dan sejumlah anggota DPR memasuki tenda untuk berbicara dengan para pengungsi. Lalu, dia bertanya ke para pengungsi apa mau kembali ke rumah yang kini terdampak.

"'Tidak Pak, mohon pemerintah itu merelokasi kami. Pindah Pak, kami sudah enggak sanggup untuk tinggal di tempat yang semula'," kata Yandri menirukan jawaban pengungsi. 

Usai menyampaikan aspirasi para pengungsi, Yandri berharap pemerintah mampu mewujudkan keinginan agar warga direlokasi ke tempat yang lebih baik.

"Oleh karena itu, saya kira wujud kehadiran Negara, bapak Kepala BNPB, kita harus melakukan ini dengan seikhlas hati. Sehingga keinginan para pengungsi erupsi Gunung Semeru itu benar-benar bisa terwujud," harap dia.

Menurutnya, langkah dan upaya pemerintah untuk merelokasi warga terdampak ke tempat yang lebih aman merupakan salah satu wujud kehadiran Negara.

Untuk itu, ia menyambut positif segala upaya pemerintah terkait penanganan dampak erupsi Gunung Semeru, salah satunya relokasi rumah warga.

Baca juga: UPDATE Korban Erupsi Semeru: 46 Orang Meninggal Dunia, 9 Orang Hilang

Di sisi lain, Yandri menambahkan bahwa Bupati Lumajang Thoriqul Haq juga mengaku telah memetakan lokasi yang bakal dijadikan tempat relokasi warga terdampak erupsi.

"Pak Thoriq itu, dari sisi kesiapan pemerintah daerah sudah siap Pak, tinggal nanti kalau lahannya itu lahannya Perhutani. Kemarin juga sudah ditunjuk Pak Bupati kira-kira di sini, Pak Kepala, kalau mau direlokasi di sini sini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Yandri mengaku bakal menindaklanjuti hasil kunjungan kerja ke pengungsian erupsi Gunung Semeru dalam rapat kerja gabungan di Komisi VIII.

Menurut dia, terkait relokasi warga terdampak erupsi Gunung Semeru dibutuhkan keterlibatan pemerintah, pemangku kepentingan dan DPR agar kehadiran Negara menjadi tepat waktu dan tepat sasaran.

Sebelumnya, diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mulai mencari lokasi untuk tempat relokasi warga terdampak erupsi Gunung Semeru.

"Kami sudah melihat mana zona-zona yang aman untuk dijadikan tempat relokasi bagi hunian yang rusak akibat dampak APG (awan panas guguran) Gunung Semeru," kata Wakil Bupati Lumajang Indah Amperwati saat dikonfirmasi di Posko Desa Penanggal, dikutip dari Antara, Jumat (10/12/2021).

Pihaknya telah menentukan beberapa titik lokasi sebagai tempat relokasi warga yang terdampak bencana Gunung Semeru dan lahan yang dipilih merupakan milik Perhutani.

Baca juga: BNPB Minta Empati dan Kesadaran Masyarakat Tak Berkunjung ke Lokasi Terdampak Erupsi Semeru

Adapun pemerintah pusat juga telah memastikan bakal segera memutuskan lokasi tujuan relokasi warga terdampak.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (7/12/2021).

"Tadi saya mendapatkan laporan kurang lebih 2.000-an rumah yang memang harus direlokasi. Ini segera akan kita putuskan di mana relokasinya dan saat itu juga akan segera kita bangun. Saya kira semuanya sudah siap," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com