Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Gus Halim Nyatakan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Jadi Prioritas RPJMN

Kompas.com - 13/12/2021, 11:14 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, program Revitalisasi Kawasan Transmigrasi saat ini menjadi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Saat ini, terdapat 52 kawasan transmigrasi yang ditetapkan sebagai prioritas nasional dan 100 kawasan transmigrasi yang menjadi target prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

“Revitalisasi kawasan transmigrasi ini untuk kian menyejahterakan para transmigran. Selain itu, revitalisasi ini juga harus memberikan dampak positif bagi wilayah di sekitar Kawasan transmigran,” katanya.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim tersebut mengatakan itu saat memimpin Upacara Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) ke-71 bertema “Transmigrasi Wujud Nyata Implementasi SDGs Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan” di halaman Kantor Bupati Pesisir Selatan, Minggu (12/12/2021).

Gus Halim juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi harus selaras dengan pertumbuhan ekonomi di desa-desa sekitarnya.

Baca juga: Mendes PDTT Akan Fokus Revitalisasi Kawasan Transmigrasi

Oleh karenanya, revitalisasi ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas perekonomian di kawasan transmigrasi sebagai wujud nyata implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa untuk pembangunan berkelanjutan.

Dia juga menyebutkan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti diamanatkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017.

“Untuk itu, tidak ada lagi penambahan kawasan transmigrasi baru. Yang ada revitalisasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Gus Halim juga mengatakan, revitalisasi kawasan transmigrasi menjadi salah satu jalan mencapai SDGs Desa yang memiliki 18 tujuan dengan 222 indikator.

Pencapaian tujuan SDGs ini dimulai dengan pendataan desa berbasis data mikro, berbasis keluarga, bahkan individu.

Baca juga: Berkembang Pesat, Kawasan Transmigrasi Jadi Penyangga Pangan Nasional

Menurutnya, sejak 2021 Kelompok Kerja (Pokja) Relawan Pendataan Desa telah mengumpulkan data seluruh warga, keluarga, wilayah RT, serta desa.

“Data tersebut telah dianalisis melalui sistem informasi, sehingga menjadi bahan kalkulasi keunggulan maupun kelemahan tiap wilayah transmigrasi, data ini juga bisa menjadi roadmap revitalisasi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gus Halim juga menceritakan sejarah transmigrasi. Dia menuturkan, transmigrasi sudah lama diimplementasikan di nusantara, bahkan sejak masa kolonialisme belanda, yaitu pada 1905.

Ketika itu, pemerintah kolonial untuk pertama kalinya memberangkatkan 155 kepala keluarga (KK) transmigran yang berasal dari Kedu, Jawa Tengah, menuju Gedong Tataan, Provinsi Lampung.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia melaksanakan program transmigrasi untuk pertama kalinya pada 12 Desember 1950. Pada saat itu, Jawatan Transmigrasi memberangkatkan 25 kepala keluarga atau 98 jiwa transmigran menuju Lampung dan Lubuk Linggau.

Baca juga: Transmigrasi Jadi Solusi Pembangunan di Luar Jawa, Gus Menteri: Sejarah Telah Membuktikan

"Oleh karena itu, sejak saat itulah tanggal 12 Desember kita kenal dan selalu kita peringati sebagai Hari Bhakti Transmigrasi," terang politisi PKB tersebut.

pada HBT ini, Gus Halim juga menyerahkan Sertifikat Hak Milik untuk Transmigrasi di Kabupaten Sijunjung, peta Transmigrasi, dan meresmikan Kantor Wali Nagari.

Gus Halim bersama Gubernur Bupati Pesisir Selatan dan pejabat di lingkungan Kemendesa PDTT juga meninjau produk usaha kecil menengah (UKM), seperti kopi dan kain motif khas yang diproduksi transmigran di Kawasan Lunang Silaut.

Selain itu, Gus Halim juga menghadiri acara pelantikan Persatuan Anak Transmigrasi (PATRI) Sumatera Barat (Sumbar) dan acara peluncuran buku berjudul “Jalan Terjal Anak Transmigrasi karya Moh Arifin dan Novel” karya Melani Kurniawati, yang merupakan seorang anak transmigran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com