Usulkan Kasus HAM Berat Diselesaikan secara Non-Yudisial, Ketua Komnas HAM Tegaskan Tetap Dorong Langkah Yudisial

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menjelaskan pernyataannya tentang permintaan pembentukan komite khusus guna menyelesaikan pelanggaran HAM berat melalui mekanisme non-yudisial (di luar hukum).

Taufan menegaskan, gagasan Komnas HAM yang disampaikan pada Jokowi dalam perayaan hari HAM di Istana Negara itu bukan berarti bahwa mekanisme yudisial penanganan perkara HAM berat tidak dilakukan.

“Jadi komite itu tidak menutup langkah yudisial. Itu sudah kami bahas dengan pihak kepresidenan,” kata Taufan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/12/2021).

Di sisi lain, Taufan menyebut pembentukan dasar hukum dan komite penyelesaian non-yudisial perlu segera dilakukan oleh Jokowi.

Baca juga: Komnas HAM Minta Jokowi Bentuk Komite Khusus Selesaikan Kasus HAM Berat secara Non-Yudisial

Alasannya karena penyelesaian HAM selama ini masih berdasar pada Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Sementara UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006.

“Bisa Perpres atau dasar hukum keputusan presiden untuk membentuk penyelesaian pelanggaran HAM berat,” sebut Taufan.

Ia kemudian menyebutkan, banyak korban pelanggaran HAM berat menunggu agar mendapatkan rehabilitasi atau bantuan dari negara.

“Kalau kita tunggu terus penanganan yudisialnya ini sementara orang (korban) sudah kehilangan pekerjaan, yatim piatu, janda, itu bagaimana?,” kata dia.

Terakhir Taufan mengapresiasi komitmen Jokowi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Rencananya, kasus yang akan diselesaikan adalah perkara Paniai, Papua.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Terus Cari Jalan Keluar Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

“Tadi pidato Presiden jelas, ini 1 (kasus) dulu (diselesaikan), nanti (kasus lainnya) dilihat dulu setelah ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik meminta Jokowi untuk membentuk komite khusus guna menyelesaikan pelanggaran HAM berat melalui mekanisme di luar hukum (non-yudisial).

Menurut Taufan, pihaknya dan pemerintah terus mencari jalan keluar untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM berat sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

“Kami juga mengharapkan suatu kebijakan dari Bapak Presiden untuk membentuk satu komite atau sejenisnya untuk menangani penyelesaian non-yudisial kasus-kasus HAM berat tertentu yang dimungkinkan dengan menggunakan mekanisme tersebut,” tutur Taufan dalam peringatan Hari HAM Sedunia di Istana Negara, Jakarta, Jumat.