Kebijakan Satu Peta di 5 Kabupaten Papua Baik, Moeldoko: Torang Hebat Cegah Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan ada lima kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki capaian baik dalam mengimplementasikan kebijakan satu peta Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Adapun, kebijakan satu peta merupakan salah satu program dalam rangka melakukan pencegahan korupsi.

"Saya melihat di Tanah Papua ada lima kabupaten yang capaiannya baik dalam hal implementasi kebijakan satu peta," kata Moeldoko dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia 2021 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Baca juga: Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Menurut Moeldoko, ini merupakan hal baik yang harus diteladani oleh daerah lain. Lebih lanjut, menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa orang papua bisa mencegah korupsi.

"Hal ini adalah praktek baik yang harus ditiru termasuk dalam mengelola dana otsus (otonomi khusus) karena hal ini membuktikan bahwa Papua bisa, torang hebat mencegah korupsi," ujar Moeldoko.

Terdapat sejumlah kabupaten/kota yang dinilai memiliki kinerja baik dalam menerapkan Stranas PK periode 2021-2022.

Kelima daerah di Papua itu adalah Kabupaten Boven Digoel, Jayapura, Merauke, Mimika, dan Nabire.

Baca juga: Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Sementata itu daerah lainnya yakni Gunung Mas, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kabupaten Berau, Kotawaringin Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Pelalawan, Penajam Paser Utara, Rokan Hulu, Siak, serta Kutai Kartanegara.

Sedangkan di tingkat provinsi ada Penerintah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Barat, dan Papua.

Sementara itu di tingkat pemerintah pusat ada Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sosial, Kementerian PPN, Kementerian Pertanian, Sekretariat Kabinet, serta Badan Informasi Geospasial, BPKP, BPPT, dan BPJS Kesehatan.

Ia menekankan pencegahan korupsi adalah pertahanan terbaik untuk memenangkan perang terhadap korupsi.

"Bagi kementerian lembaga atau daerah yang tidak disebutkan di atas. Saya harapkan tetap semangat dan bekerja lebih keras lagi karena waktu kita tinggal 1 tahun untuk mempercepat dan mengejar capaian aksi pencegahan korupsi sampai dengan tahun 2022," kata dia.